JAMBIUPDATE.CO, JAMBI - Masalah nasib Tenaga Honorer K2 telah menjadi perhatian di tingkat nasional, untuk menyikapi masalah yang lintas sektoral di banyak kementerian ini, DPR pada Senin (4/6) kemarin melaksanakan rapat gabungan komisi dengan beberapa kementerian dan lembaga.
Dalam rapat yang dilaksanakan di Gedung KK II Senayan Jakarta tersebut hadir Komisi I, II, IV, VIII, IX, X dan XI DPR RI, sedangkan dari mitra kerja hadir Mendikbud, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama dan Kementerian Luar negeri.
Menurut Pimpinan Komisi X DPR RI yang menjadi inisiator rapat gabungan komisi tersebut dilaksanakan untuk membicarakan permasalahan penyelesaian Tenaga Honorer K2.
"Rapat Komisi Gabungan merupakan rapat kerja DPR untuk menyelesaikan permasalahan yang sifatnya lintas sektoral, lintas kementerian seperti masalah honorer K2 tersebut."
Menurut Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini, masalah honorer K2 merupakan masalah yang cukup kompleks karena terkait masalah regulasi, anggaran, kebutuhan, administrasi dan pemanfaatan pegawai pemerintah di tiap instansi, sehingga luasnya permasalahan rapat ini langsung mengundang para pihak yang berkepentingan (stakeholder).
"Masalah honorer masalah yang sangat kompleks, menyangkut kepentingan banyak pihak, sangat terkait dengan kemampuan anggaran, dan administrasi birokrasi yang luas dan kompleks, sehingga perlu dibicarakan dari semua sudut kepentingan, jelasnya.
SAH dalam rapat tersebut memandang kurangnya niat politik (Political Will) dari pemerintah untuk mengangkat tenaga honorer K2 menjadi PNS, sehingga masalah anggaran selalu menjadi alasan untuk tidak mengangkat status para tenaga honorer ke jenjang yang lebih baik, meski mereka sudah lama melakukan pengabdiannya.
"Pengangkatan ini sebenarnya tergantung kemauan politik dari pemerintah, mau tidak mengangkat mereka, jika mau masalah anggaran dan regulasi bisa dibicarakan bagaimana teknisnya, ungkapnya.
Sehingga SAH mengatakan posisi politik DPR RI tetap meminta pemerintah bisa mengangkat para tenaga honorer K2 menjadi CPNS, Tegasnya.(*/aiz)
