JAMBIUPDATE.CO, JAMBI - Pembangunan daerah kepulauan dan perbatasan menjadi perhatian Komisi X DPR RI. Seperti kemarin (13/11) komisi yang salah satunya membidangi pendidikan dan pariwisata tersebut mengunjungi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Kunjungan kerja itu sendiri dipimpin Sutan Adil Hendra (SAH) salah seorang Pimpinan Komisi X DPR RI. Pada kesempatan itu pria yang akrab disapa SAH ini mengatakan salah satu agenda kunjungan ke Pangkal Pinang adalah untuk melihat kesiapan pariwisata dan dunia pendidikan tinggi di Provinsi pemekaran Sumatera Selatan tersebut.
"Salah satu sasaran dari APBN 2017 ini adalah ingin membangun daerah kepulauan dan perbatasan, untuk Babel sebagai daerah kepulauan kita melihat pintu masuk pemerataan pembangunan melalui bidang pariwisata dan pendidikan," ujarnya.
Dihadapan Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman, SAH mengatakan pemerintah dalam hal ini DPR melihat potensi pembangunan terbesar Babel adalah bidang pariwisata dan pendidikan yang menunjang pariwisata.
"Potensi Babel dari dulu adalah pariwisata, dengan daerah kepulauan Bangka dan Belitung memiliki pantai berkelas dunia, baik itu di Bangka maupun Pulau Belitung yang dikenal sebagai negeri laskar pelangi, ungkapnya.
Dalam hal menunjang ini, SAH mengatakan kesiapan Komisi X membantu pengembangan dunia pariwisata Bangka Belitung.
"Komisi X siap membantu pengembangan dunia pariwisata Babel, caranya dengan memperbanyak program pendidikan dan pelatihan wisata bagi pelaku usaha, masyarakat maupun dunia kampus," katanya.
Terkait dengan dunia kampus khususnya pendidikan tinggi, Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI mengatakan, selain membuka prodi pariwisata dan perhotelan, sudah saatnya pendidikan tinggi di Babel melakukan kolaborasi kurikulum dengan dunia pariwisata sebagai muatan lokal yang berkeunggulan.
"Minimal lulusan perguruan tinggi di Babel bisa lancar berbahasa Inggris untuk komunikasi dengan para wisatawan mancanegara," tuturnya.
Hal ini menurutnya sederhana tapi belum banyak daerah yang mampu melaksanakannya, buktinya sampai hari ini kecuali Bali dan Lombok pengelolaan pariwisata tanah air masih sangat ditentukan pemerintah. "Sedangkan keswadayaan masyarakat masih rendah," pungkasnya. (*/wan)
