JAMBIUPDATE.CO, JAMBI-APBN 2018 tidak memihak kepentingan rakyat. Pernyataan ini disampaikan anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI Sutan Adil Hendra (SAH) (25/10) di Jakarta ketika menghadiri pernyataan pers Fraksi Partai Gerindra DPR RI di Gedung Nusantara 1 Senayan Jakarta.
"Tidak ada instrumen keberpihakan pada rakyat dari anggaran yang disahkan tadi, maka hari ini kita tegaskan Fraksi Gerindra menolak APBN 2018.
'Penolakan ini merupakan hasil koreksi kami bahwa APBN merupakan instrumen dasar dalam mensejahterakan rakyat. Sehingga ketika 2018 nanti pagu anggaran lebih dominan untuk membayar hutang dibanding untuk membangun, instrumen ini menjadi lemah. Karena dalam APBN yang baru disahkan tersebut, dari 2220 triliun anggaran 584 triliun hanya untuk membayar hutang baik pokok dan bunganya,' tambahnya.
Di sini kita menilai pemerintah tidak memiliki skema lain dalam membayar hutang, hanya mengandalkan APBN yang notabene uang rakyat, milik rakyat, sementara hutang mereka gunakan untuk membiayai infrastruktur demi menunjang kepentingan asing berkedok investasi, tambah tokoh yang lama menggeluti dunia usaha tersebut.
Indikator lain yang menjadi alasan Gerindra menolak APBN 2018 adalah tidak jelasnya prioritas anggaran dari pemerintah. UUD secara jelas mengamanatkan anggaran pendidikan ditetapkan sebesar 20 persen dari anggaran.
Namun yang terjadi pemerintah malah meluaskan makna dengan menyamaratakan besaran 20 persen tersebut dengan semua kegiatan yang memiliki fungsi pendidikan di semua departemen dan kementerian, akibatnya dana yang berhubungan langsung dengan pendidikan hanya berkisar 9 persen.
Kondisi tersebut diperparah pada bidang lain, dimana di 2018 anggaran kesehatan dan pertanian juga tidak memiliki prioritas secara jelas, banyak program yang tidak memiliki sasaran ter-anggarkan, lalu disetujui oleh fraksi pendukung pemerintah.
Maka untuk membela kepentingan rakyat akan haknya, Fraksi Partai Gerindra dengan tegas menolak APBN 2018, tandas SAH.
(hms)
