JAMBIUPDATE.CO, JAMBI- Anggota DPR RI, Sutan Adil Hendra (SAH) memberikan perhatian legih terhadap pembangunan Provisni Jambi. Jika selama ini di bidang pendidikan, kini pembangunan pariwisata daerah menjadi objek perhatiannya.
Komitmen perjuangan ini terlihat ketika anggota DPR RI Fraksi Gerindra bertemu langsung dengan Menteri Pariwisata Arief Yahya di Gedung Kementerian Pariwisata Jakarta, Rabu (24/10) kemarin.
Merdu Silta Wenti salah seorang tenaga ahli DPR RI mengatakan dari sejumlah anggota Komisi X, SAH yang memiliki kedekatan dengan Menteri Arief Yahya. Bukti kedekatan ini dapat dilihat seringnya mereka melakukan diskusi dan pertemuan informal untuk membicarakan dunia pariwisata tanah air.
"SAH salah satu anggota DPR RI yang memiliki kedekatan emosional dengan Menteri Arief Yahya, ujarnya.
Meskipun dekat, hubungan keduanya sangat profesional menjaga posisi masing-masing. Makanya ketika suatu program harus ditolak, SAH dengan sikap kritisnya seperti masalah APBN 2018.
Pak Menteri pun maklum atas sikap itu, karena memang argumen SAH selalu logis dan analitis, jelas wanita lulusan terbaik Ilmu Politik UI tersebut.
Terkait pertemuan dengan Menteri Arief Yahya, dirinya menambahkan bahwa keduanya menyikapi APBN dan program pariwisata bagi Provinsi Jambi.
Sementara itu, SAH mengaku terima kasih atas berbagai program pariwisata Kemenpar untuk Provinsi Jambi. Namun Ketua DPD HKTI Jambi ini meminta Kementerian Pariwisata juga membantu masalah pengembangan SDM pariwisata Jambi.
"Selain masalah branding dan promosi wisata, kita berharap pak Arief Yahya bantu untuk pengembangan SDM wisata di Jambi, katanya.
Permintaan SAH ini cukup beralasan karena berdasarkan kajian komisi X, masalah SDM perlu dibenahi terlebih dahulu jika ingin membangun wisata daerah. Sedangkan infrastruktur sekarang cenderung tidak lagi menjadi kunci pengembangan wisata daerah.
"Buktinya puluhan triliun dianggarkan untuk infrastruktur tidak otomatis membuat wisata suatu daerah maju, malah membuat angka urbanisasi tinggi, hingga daerah kehilangan sumber tenaga kerja lokalnya, bahkan kehilangan asetnya karena dijual belikan secara kurang ekonomis kepada pihak asing, pungkasnya. (aiz)
