iklan Anggota DPR RI,  Sutan Adil Hendra bersama Imam Nahrawi.
Anggota DPR RI, Sutan Adil Hendra bersama Imam Nahrawi.

JAMBIUPDATE.CO, JAMBI - Hasil mengecewakan yang diperoleh Indonesia pada Sea Games Malaysia menjadi pembahasan hangat rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (10/9) Senin kemarin.

Dalam rapat tersebut, Sutan Adil Hendra (SAH) mengevaluasi perolehan medali yang jauh dari target.

"Kita prihatin Indonesia hanya mampu meraih 38 medali dari target 55 medali emas yang ditetapkan, maka dalam rapat ini kita minta saudara Menpora menjelaskan hasil evaluasi kementeriannya akan hal ini," tegas SAH yang merupakan Pimpinan Komisi X tersebut. 

Dalam penjelasannya Menpora Imam Nahrawi mengatakan hancurnya prestasi Indonesia di Sea Games Malaysia tidak terlepas dari berbagai praktek kecurangan yang dilakukan lawan terhadap atlet Indonesia, akibatnya atlet kita dirugikan dan peluang medali hilang, ungkap salah satu Menteri Termuda tersebut.

Meskipun menerima penjelasan Menpora ini, SAH meminta pada pemerintah beserta para pihak yang terkait melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di ajang multi event ke depannya. 

"Dalam menghadapi Asian Games Jakarta nanti saya minta Menpora, KOI, Satlak Prima dan Cabor memperkuat koordinasi melahirkan terobosan meningkatkan prestasi Indonesia di mata dunia."

Terobosan ini menurut SAH harus bertumpu pada pembinaan yang tepat, target yang tepat, prioritas cabor yang tepat, program pelatihan yang tepat, hingga dukungan administrasi keuangan yang handal. 

Karena dalam catatan DPR, titik lemah dalam pembinaan olahraga di tanah air ada pada ego sektoral pelaku olahraga itu sendiri, seperti Satlak prima merasa paling berotoritas, cabor tak mau menerima masukan dan Menpora pun terlalu kaku dalam menerjemahkan aturan keuangan.

Muara dari berbagai ego sektoral ini yang jadi korban adalah atlet, seperti kasus atlet tolak peluru Eki Febri yang harus membayar akomodasi sendiri selama pelatnas.

"Kasus Eki Febri saja menunjukan ada masalah dalam koordinasi yang dilakukan pemerintah," tegasnya. 

Sehingga perlu ada terobosan yang cukup radikal yang harus berani dilakukan pemerintah, tandasnya.(*/wan) 


Berita Terkait



add images