JAMBIUPDATE.CO, JAMBI - Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia ke-72 memuat banyak kisah perjuangan dan pengorbanan para pahlawan dalam merebut ataupun bahkan mengisi kemerdekaan.
Meski jauh untuk di sebut seorang pahlawan, usaha Pimpinan Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra (SAH) dalam mengawal dunia pendidikan tanah air pantas di apresiasi.
Betapa tidak, sejak dipercaya menempati Komisi X bidang pendidikan, legislator asal Jambi tersebut sangat di kenal akan keuletannya dalam memperjuangkan pemerataan anggaran pendidikan di semua pelosok tanah air.
Penilaian ini di sampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon tentang kiprah koleganya itu, saat acara peluncuran monumen pendiri Republik Indonesia di Padang Panjang Sumatera Barat (15/8) kemarin.
"Satu hal yang menarik dari Pak Sutan adalah perhatian beliau dengan dunia pendidikan, termasuk pemerataan anggaran pendidikan antara Jawa dan di luar Jawa. "
SAH menurut Fadli Zon masuk komisi X DPR RI dalam situasi stagnasi alokasi anggaran yang baku, apa yang di bahas di DPR telah terdistribusi ke tiap program dan daerah, tanpa pernah di kaji persentase sebaran di masing - masing wilayah.
"Kebiasaan dari dulu ratusan triliun maupun ribuan program pendidikan telah di alokasikan ke masing - masing daerah, sehingga Komisi DPR tinggal membahas sesuai dengan tupoksi mereka."
Di sinilah menurut Fadli Zon yang Doktor Ilmu Sejarah ini bahwa SAH memiliki kedalaman analisa tentang anggaran pendidikan.
"Waktu itu SAH sempat menyampaikan perbandingan persentase anggaran pendidikan antara pulau Jawa dan di luar Jawa berada di angka 82 persen berbanding 28 persen. "
Angka ini menurutnya sangat tidak berkeadilan dan bertolak belakang dengan semangat NKRI, di mana pemerataanya? ungkap SAH pada waktu itu, tutur Fadli.
Maka tak heran turunan persentase anggaran yang tak seimbang membuat daerah - daerah di luar Jawa hanya mendapat sedikit sekali program dari APBN.
Seperti contoh untuk beasiswa PIP waktu itu rata - rata provinsi di Sumatera hanya mendapat 7 sampai 15 ribu beasiswa, program rehab sekolah hanya mendapat 20 sampai 40 pertahun, padahal jumlah kegiatan ini ratusan ribu paket pertahun.
Menyikapi situasi ini SAH dengan tekadnya melakukan pendekatan ke semua Fraksi berbicara dari hati ke hati tentang keadilan anggaran pendidikan ini.
Hasil pembicaraan lintas fraksi inilah yang di bawa dalam forum rapat DPR agar pemerintah mau merubah format perhitungan anggaran yang lebih berkeadilan.
Alhamdulillah perjuangan SAH ini di respon secara baik oleh Kementerian Pendidikan Anies Baswedan waktu itu, sehingga ada perubahan signifikan akan alokasi anggaran di semua daerah tanah air.
"Program PIP kini tiap provinsi bisa mendapat 50 sampai 90 ribu beasiswa, rehab sekolah sekarang tiap provinsi kuota minimalnya mencapai 200 sekolah pertahun."
Perubahan ini menurut Fadli Zon tidak terlepas dari perjuangan Sutan Adil Hendra di DPR RI. Selaku sesama pejuang politik Gerindra kami bangga akan usaha beliau, inilah salah satu kiprah anak bangsa dalam refleksi kemerdekaan ke-72 Republik Indonesia, tandasnya.(*/wan)
