JAMBIUPDATE.CO, JAMBI - Masa reses persidangan ke IV DPR masa sidang tahun 2016 - 2017 digunakan anggota DPR RI Sutan Adil Hendra (SAH) untuk memperkuat fungsi pengawasan (control) pembangunan.
Hal ini SAH sampaikan dalam paparan agenda reses di hadapan wartawan (9/5) kemarin di Jambi.
Menurutnya dalam reses yang dilaksanakan tanggal 9 - 17 Mei 2017 kali ini dirinya akan banyak meminta masukan dari berbagai komponen masyarakat terhadap beberapa program pembangunan.
" Salah satu cara control yang saya laukan dengan memperbanyak dialog dengan masyarakat khususnya dibidang yang menjadi ruang lingkup kerja Komisi X DPR. "
Dialog dengan masyarakat menurutnya menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana aspirasi masyarakat yang pernah di usulkan bisa terlaksana.
Sebagai contoh kita sering mengusulkan rehab sekolah di berbagai tempat, dari dialog ini kita bisa melihat bagaimana kepuasan mereka terhadap realisasi usulan, jelas legislator penerima dapil award tersebut.
" Kepuasan masyarakat terhadap usulan pembangunan tidak hanya tergambar dari realisasi usulan, tetapi juga meliputi aspek kualitas dari pekerjaan, termasuk dalam hal ini kesesuaian antara yang di usulkan dengan program yang diturunkan. "
Selanjutnya pimpinan komisi X DPR RI itu mengatakan dalam reses kali ini ia juga menekankan berbagai program selain dibidang pendidikan.
" Reses ini kita juga akan banyak melakukan pemantaun program baik itu pariwisata tentang pengembangan fasilitas candi Muaro Jambi, pembinaan UKM dan realisasi beasiswa. "
Hal ini ia lakukan untuk memperkuat program yang sudah berjalan sehingga effektivitas anggaran itu manfaatnya bisa optimal di masyarakat.
Karena dirinya tidak ingin program pusat yang dilaksanakan di provinsi Jambi menjadi kurang bermanfaat.
" Di provinsi lain ada SMK yang di bangun memakai APBN, dari 10 lokal yang dibangun muridnya hanya 15 orang, padahal sudah tahun ke dua, artinya ada kesalahan penganggaran. "
Hal ini terjadi karena kebutuhan daerah tersebut sebenarnya bukan SMK dan dibangun tanpa kajian yang mendalam.
Maka SAH mengaku pihaknya selektip dalam memperjuangkan usulan yang sesuai dengan kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat dan daerah, pungkasnya.(*/wan)
