JAMBIUPDATE.CO, JAMBI Minimnya penyerapan anggaran di Pemerintah Daerah (Pemda) memang selalu terjadi setiap tahunnya. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Harry Azhar Aziz mengatakan, itu terjadi karena masih banyak orang-orang di Pemda yang tidak mengetahui bagaimana seharusnya mengelola keuangan daerah.
Hal tersebut disampaikannya saat mengisi acara BPK Goes to Campus di Universitas Jambi, Senin (6/2). Menurutnya, yang harus dipermasalahkan bukanlah banyak atau sedikitnya penyerapan anggaran. Namun kualitas produk dari penyerapan anggaran itu sendiri.
Kalau penyerapan anggaran rendah karena ada rasionalisasi atau penghematan, ya lebih bagus, katanya.
Dia minta Pemerintah Daerah termasuk di Jambi tidak perlu takut dalam menggunakan anggaran yang tersedia. Karena sudah ada jaminan oleh beberapa aturan yang berlaku, korupsi itu berupa materil.
Kalau benar, jangan takut gunakan anggaran. Apalagi ada Surat Edaran dari Mahkamah Agung bahwa yang menghitung kerugian negara adalah BPK, jelasnya.
Masih banyaknya Pemerintah Daerah yang belum mengetahui tentang pengelolaan keuangan itulah yang menyebabkan sedikitnya Pemda yang meraih opini WTP. Dari 539 Pemda yang ada di Indonesia, hanya 59 persen saja yang mengantongi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Kemudian, Pemda yang tidak lulus pemeriksaan seperti disclaimer sebanyak 5 persen, selebihnya Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Selain yang 5 persen itu sudah oke dan sudah lulus. Yang lima persen tak lulus ini tetap menjadi masalah, katanya usai mengisi acara. (nur)
