JAMBIUPDATE.CO, MAKASSAR Para honorer di lingkup Pemprov Sulawesi Selatan bakal menerima kado awal tahun 2017. Gaji mereka akan dinaikkan menjadi Rp 2,2 juta per bulan.
Sebelumnya gaji para honorer hanya Rp 1,8 juta per bulan.
Beberapa SKPD yang tidak banyak mempekerjakan honorer bahkan berani menaikkan hingga Rp 2.437.000, sesuai Upah Minum Provinsi (UMP) Sulsel.
Kenaikan ini sesuai dengan keinginan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo. Sebenarnya, Komisi A DPRD Sulsel ingin agar seluruh honorer digaji sesuai UMP.
Hanya saja, niat itu terganjal kemampuan anggaran. Salah satu SKPD yang sudah mendata honorernya, yakni Biro Umum dan Perlengkapan Sulsel. Di sana, ada 185 honorer.
Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sulsel, Malik Faisal mengatakan, ia butuh Rp 444 juta untuk menaikkan gaji honorer.
"Kita juga ingin menaikkan sesuai UMP, tetapi saya masih pikirkan anggaran mana yang bisa digeser," kata Malik, Minggu, (11/12).
Sementara itu, untuk tenaga outsourching tetap digaji oleh pihak ketiga penyedia jasa.
Meski demikian, Malik juga menekankan agar tenaga yang diperkerjakan harus digaji sesuai dengan UMP.
Selama ini, urusan kebersihan kantor gubernur ditangani pihak ketiga dengan anggaran mencapai Rp 1 miliar per tahun.
"Jadi pantas kalau tenaga outsourching diupah sesuai UMP. Nanti kita tekankan lagi ke perusahaan yang memenangkan tendernya," lanjut Malik.
Kepala Bidang Pembiyaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel, Kaharuddin Azin mengatakan, meski gaji honorer sudah dinaikkan, mereka tetap berpotensi untuk mendapatkan honor kegiatan. Bergantung kebijakan masing-masing SKPD.
"Kalau mereka dimasukkan dalam kepanitiaan dan dinilai rajin oleh pimpinannya, tetap diberikan honor. Sama saja dengan PNS, tidak semua pegawai diberikan honor kegiatan," jelas Kaharuddin, kemarin.
Di lingkup Pemprov Sulsel, tenaga honorer masih cukup banyak. Namun untuk kategori dua (K2), jumlahnya hanya 851 orang.
Sisanya honorer yang diangkat oleh masing-masing SKPD sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja mereka.
Badan Kepegawian Daerah (BKD) Sulsel pun kini sedang mendata jumlah honorer Pemprov Sulsel. Upaya ini untuk menertibkan honorer siluman.
Kepala Bidang Perencanaan BKD Sulsel, Nursyamsih mengatakan, sejauh ini data yang masuk baru 30 persen dari SKPD. Makanya, ia belum bersedia menyebutkan jumlahnya.
"Kita minta paling lambat sepekan sebelum akhir tahun sudah masuk jumlahnya. Ini juga ada kaitannya dengan rencana seleksi P3K (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja)," katanya.
Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Makassar kebingungan mencari anggaran untuk menggaji tenaga guru honorernya.
Plt Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar, Ismunandar hanya berharap sumbangan wali siswa, untuk menutupi pendapatan guru honorer.
Khususnya guru honorer SMA dan SMK yang tidak lagi ditanggung pemerintah, baik Pemkot maupun Pemprov Sulsel.
Kata dia, jika bukan dari sumbangan orang tua siswa, maka tak ada lagi pendapatan bagi mereka.
Apalagi pihaknya juga sudah lepas tangan, untuk honorer SMA dan SMK. Ditambah pemprov, kata dia, juga sudah tidak menganggarkan gaji guru honorer.
"Di mana mau diambilkan gaji kalau bukan dari sumbangan sukarela pendidikan berkualitas," ujar Ismunandar kepada FAJAR, kemarin. Pemprov Sulsel, kata dia menghapuskan item pembiayaan dana gratis. Utamanya untuk pendapatan guru honorer.
Ismunandar menganggap, ini sebuah kemunduran. Dana pendidikan gratis yang mestinya masih bisa dipertahankan, justru dihilangkan. "Menurut saya tentu ini kemunduran pendidikan. Masalahnya honorer itu bagian penting dari pedidikan kita juga," tambahnya. (FAJAR/sam/jpnn)
Sumber: www.jpnn.com
