JAMBIUPDATE.CO, MUARABUNGO - Terkait Surat Edaran/Pemberitahuan per tanggal 1 November 2016 lalu, Nomor : 800/02.12/ BKD yang ditanda tangani Sekda Bungo, H.Ridwan,IS.,MM selaku koordinator Panitia yang menegaskan kepada semua kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten(Pemkab) Bungo agar melaksanakan identifikasi dan evaluasi kebutuhan dan kemampuan anggaran untuk membiayai tenaga kontrak untuk tahun 2017 mendatang.
Sejumlah tenaga honorer Kabupaten Bungo berbondong-bondong melengkapi persyaratan yang ditentukan Setda Bungo. Persyaratannya meliputi fhotocopy KTP dan KK harus di legalisir. Alhasil, Ribuan tenaga kontrak, Senin (7/11) kemarin berbondong-bondong mendatangi Dinas Dukcapil Kabupaten Bungo guna untuk melegalisir KTP dan KK mereka.
Dari pantauan wartawan di lapangan, disela-sela keramaian salah satu tenaga kontrak atas nama Devi mengatakan, belum begitu paham maksud dan tujuan pemerintah daerah meminta para tenaga honorer untuk melengkapi bahan yang diminta.
"Kami sekarang ni kayak mau tes masuk polisi bae bang. Persyaratannyo banyak nian, pakai fotocopy KTP dan KK harus di legalisir lagi, padahal gaji kami ini idak seberapo, jauh nian dari UMP," kata Devi saat antri di Dinas Dukcapil.
Perlu diketahui, sejumlah tenaga kontrak di Kabupaten Bungo diwajibkan untuk melengkapi berkas persyaratan untuk seleksi tenaga kontrak yang dikumpulkan melalui SKPD masing-masing dan disampaikan kepada BKD Bungo lalu dikoordinir oleh SKPD masing-masing. Paling lambat pengumpulan persyaratannya 16 November 2016. Jika masih ada yang belum menyerahkan persyaratannya hingga batas waktu yang telah ditentukan, maka dianggap telah mengundurkan diri.
Sementara untuk tes seleksi administrasi dijadwalkan 28 sampai 30 November 2016 dan bagi siapa yang lulus bahannya akan langsung di berikan nomor ujiannya melalui SKPD masing-masing seperti tes potensi Akademik yang dilaksanakan mulai 6 sampai 7 desember mendatang di SKPD masing-masing dengan jadwal yang telah ditentukan. Tempat ujian, seleksi ujian dipersiapkan dan diselenggarakan oleh SKPD masing-masing dan pengumuman kelulusannya 29 sampai 31 Desember 2016. (hnd)
