JAMBIUPDATE.CO, JAMBI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi pesimis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov Jambi naik 12 persen setiap tahunnya.
2010-2015 saja hanya naik 8 persen. Apakah realistis Pemprov Jambi menetapkan kenaikannya 12 persen per tahun, kata Ketua DPRD Provinsi Jambi, Cornelis Buston, Minggu (14/8).
Kenaikan 8 persen itu kondisi ekonomi Jambi sedang baik. Itu juga didukung harga komoditi, batu bara serta bagi hasil Migas sedang baik. Bayangkan kondisi pertumbuhan ekonomi Jambi saat ini hanya 4,3 persen, ujarnya.
Melihat kondisi yang sulit ini, Dewan akan meminta penjelasan tehnis dari Pemprov Jambi terkait penetapan kenaikan PAD 12 persen setiap tahunnya. Dewan juga minta Pemprov Jambi hati-hati dalam menyusun program.
2017 tentu akan defisit lagi. Yang jadi pertanyaan kita apakah bisa maksimal melaksanakan program unggulan. Ditambah lagi program kesehatan, pendidikan, tegasnya.
Sementara Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jambi, Muslim Rizal mengatakan secara presentase, ketergantungan Pemprov Jambi dari APBN memang cukup banyak. Dia mengaku belum dapat menghitung secara detil presentasenya.
Meski demikian, dijelaskannya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov Jambi, belum mampu menutup seluruh beban Belanja Daerah.
PAD kita hanya Rp 1.1 Triliun, jadi APBD Pemprov Jambi yang sebesar Rp 3.6 Triliun itu paling banyak dana transfer dari pusat, kata Muslim Rizal. (fth)
