JAMBIUPDATE.CO, JAMBI Proses Pendataan Personil Sarana Prasarana Pembiayaan dan Dokumentasi (P3D) pengalihan pengelolaan SMA/SMK harus selesai 2 Oktober 2016. Dari 11 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jambi, baru 7 Kabupaten yang sudah menyelesaikan P3D. 4 Kabupaten belum selesai karena masih terganjal permasalahan aset.
7 Kabupaten sudah selesai, 4 belum, salah satunya Muara Bungo, kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Rahmad Derita, saat dikonfirmasi, Minggu (7/8).
Semua masalah aset. 2 Oktober nanti sudah harus selesai. Meskipun belum ada Putusan dari MK. Sisi pembiayaan APBD Pemprov Jambi memang sangat berat untuk mengelola SMA/SMK.
Tapi, sisi filosofinya akan lebih baik dikelola Provinsi Jambi, terutama dalam pendistribusian tenaga pendidik, tidak lagi menumpuk di sekolah tertentu, sedangkan sekolah lain masih banyak kekurangan, jelasnya.
Ditanya darimana pembiayaan untuk guru honorer?, kata dia, jumlah guru honorer dan PNS memang hampir sama. Setidaknya Pemprov Jambi harus mengeluarkan uang Rp96 Miliar untuk membayar gaji 5 ribu guru honorer setiap tahunnya.
Mau tidak mau itu kita anggarkan di APBD, jelasnya.
Dinas Pendidikan Provinsi Jambi akan menyisir seluruh Kabupaten/kota untuk mendata jumlah guru honorer.
Nanti akan kita hitung jumlah PNS dibagi jumlah ruang belajar, kelebihan itulah nanti untuk honorer, pungkasnya. (fth)
