JAMBIUPDATE.CO, MUARA BUNGO - Rasionalisasi APBD Bungo masih dilakukan, dampak dari devisit anggaran. Pemangkasan anggaran dilakukan di beberapa pos, untuk mengejar kondisi nol.
Pembangunan fisik nyaris tak ada di tahun ini. Bahkan tahun perpindahan kepemimpinan ini disebut tahun puasa. Soal rasionalisasi, dewan punya pandangan. Pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) sah-sah saja dilakukan.
"Nggak masalah pangkas TKD. Saya rasa itu sah-sah saja dilakukan," ujar anggota DPRD Bungo, M Mahilli HM saat ditemui awak media.
Alasannya, lanjut Mahili, kemampuan daerah menjadi dasar kenapa pemotongan TKD bisa saja dilakukan. Kinerja juga jadi tolok ukur.
"TKD kan keluar sesuai kemampuan daerah. Berdasar kinerja dan kemampuan daerah. Kinerja sekarang lihat sendiri, cenderung tak bagus. Kondisi keuangan daerah juga sama kita pahami," jelasnya.
Angka pemangkasan itu, sebutnya, bisa hingga angka 50 persen. Saat keuangan daerah membaik dan dalam kondisi normal, TKD bisa dikembalikan pada posisi awal.
"Kita harus sadar kondisi terkini. Kalau nanti sudah normal, ya dibayar penuh lagi," urainya. (hnd)
