JAMBIUPDATE.COM, KUALATUNGKAL Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjab Barat, menilai keberadaan PT Wira Karya Sakti (WKS) di daerah setempat tidak memberikan manfaat. Sebab, banyak hal yang masih belum dilakukan oleh anak perusahaan Sinarmas tersebut.
Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat, Faisal Riza, menilai saat ini kontribusi sektor perkebunan dan kehutanan masih sangat rendah yang hanya berkisar 5 miliar pertahunnya. Padahal hampir 200 ribu hektar dikuasai oleh perusahaan swasta.
WKS sebagai pemegang hak konsesi lahan 170 ribu hektar tidak memberikan manfaat buat daerah. Tenaga kerja banyak dari luar dan kontribusi baik melalui dana CSR dan pajak tidak signifikan," ujar Faisal, Minggu (27/9).
Bahkan, kata Ketua DPRD, konflik dengan masyarakat terkait lahan sering terjadi dan menimbulkan korban jiwa yang dialami masyarakat setempat.
"Oleh karena itu Dewan akan meminta pihak Departemen Kehutanan utk mengurangi hak penguasaan lahan yang dimiliki oleh WKS, kita lihat itu dari manfaat untuk masyarakat tanjabbar," imbuhnya.
Ia juga mendesak pemerintah untuk mengukur ulang lahan PT WKS untuk memastikan jika pemerintah berhak mendapatkan hak sewajarnya dari DBH selama ini. Karena disaat keuangan daerah tengah dilanda Defisit, tak satupun perusahaan besar yang berkuasa dan beroperasi di wilayah Tanjabbar memberikan perhatian dengan membantu pemerintah.
"Banyangkan saja, hampir setengah wilayah Tanjabbar dikuasai PT WKS, tapi mereka tidak memperhatikan kondisi kita saat ini, dan terus mengambil keuntungan di daerah kita, wajar kita berhak menuntut mereka," bebernya. (sun)
