JAMBIUPDATE.COM, SENGETI- Di tengah merosotnya Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dari Pemerintah Pusat dan untuk menutupi kekurangan dana atau mengurangi tingginya nilai Rasionalisasi APBD Muarojambi tahun 2015 ini, pihak pemkab mengkritisi kebijakan pembagian dana Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) oleh pihak Pemprov Jambi.
Saya menilai Pembagian dana PKB ini dinilai tidak transparan dan dinilai tidak sesuai dengan realitas dilapangan, dimana mayarakat Muarojambi memiliki lebih banyak kendaraan daripada yang tercatat di Pemprov Jambi, ujar Bupati Muarojambi H. Burhanuddin Mahir SH.
Untuk memastikan hal ini, Bupati memberikan instruksi kepada instansi terkait agar melakukan pencarian data atas kepemilikan kendaraan ini agar dapat angka pasti jumlah kendaraan berseri G. Saya menegaskan kepada seluruh pejabat, anggota DPRD, serta elemen lain yangs elama ini mencari nafkah di Muarojambi untuk menggunakan kendaraan berseri G agar PKB terus bertambah dan bukan masuk ke daerah lain, pungkas bupati. (era)
