JAMBIUPDATE.COM, SAROLANGUN - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Sarolangun untuk menindaklanjuti hasil audit BPK RI Perwakilan Jambi 2014, sudah dibentuk. Pansus diminta berkomitmen dalam membahas ini.
Ketua LSM Forpera Sarolangun Asmara, meminta, setelah pembentukan pansus kedepan harus komitmen. Dan pola kerjanya diperjelas.
"Agar nanti memang benar benar dijalankan. Komitmennya sejauh mana. Atau tidak saja cuma gertakan saja, dan benar terimplementasi" ujarnya, Kamis (11/6).
Selain itu, katanya, disamping pansus harus serius, proses perjalanannya terbuka, serta harus dilaksanakan secara prosedural.
Terbuka katanya, ada ruang publik yang bisa menilai sejauh mana hasilnya. Jadi soal berhasil atau tidaknya siapapun berhak tahu.
"Kita akui baik adanya pansus. Di sisi lain untuk menyikapi aset tanah pemerintah yang dikelola koperasi, bisa terdata lagi secara baik. Sehingga tidak timbul permasalahan," katanya.
Sebelumnya, salah satu indikator Sarolangun gagal meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dari BPK RI Perwakilan Jambi, karena terkait temuan aset tanah pemda dikelola koperasi.
Dimana sertifikat aset tanah yang dijaminkan investor ke Bank, sesuai permintaan BPK RI Perwakilan Jambi ditarik kembali. Atau dibayar senilai aset tersebut.
(ded)
