Jumlah kelulusan siswa SMA/SMK sederajat dalam UN tahun 2013 ini cukup mencengangkan. Terjadi peningkatan hingga 3 kali lipat jumlah siswa yang tak lulus jika dibandingkan dengan tahun lalu. Berdasarkan data yang ada, tahun lalu, dari jumlah 34. 454 orang peserta UN, hanya 171 siswa tak lulus.
Sementara, data kelulusan sementara tahun 2013 yang didapatkan harian ini dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, secara total siswa tak lulus mencapai angka 537 orang siswa dari total peserta 37. 486 orang.
Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Abdul Mukti mengatakan, peningkatan jumlah siswa tak lulus ini merupakan tanggung jawab seluruh komponen dalam pendidikan.
“Penurunan (tingkat kelulusan, red) ini dihubungkan dengan seluruh kompenen, guru, siswa, Diknas Kabupaten/Kota serta Provinsi dan pengawas semua bertanggung jawab atas ini,” katanya saat dimintai keterangannya, kemarin (25/5).
Akan tetapi, katanya, pihaknya sudah membuat program antisipasi untuk mengatasinya. Program ini diakuinya menjadi program unggulan di Provinsi Jambi, yakni program bimbingan belajar menuju perguruan tinggi. “Actionnya, yang paling utama adalah untuk mendongkrak jumlah lulusan,” terangnya.
Dia juga mengakui, jika regulasi terbaru soal pelaksanaan UN dengan 20 paket soal berbeda dalam satu kelas sangat berpengaruh terhadap penignkatan jumlah siswa tak lulus ini. “Dengan 20 paket soal itu menimbulkan kegelisahan. Sehingga harus membuat terobosan agar tahun berikutnya jumlah lulusan meningkat dan dibarengi dengan kualitas yang diterima perguruan tinggi terkemuka di Indonesia,” katanya.
Secara nasional, sambungnya, pola 20 paket soal ini merupakan hal yang baru bagi guru dan siswa. Akan tetapi, jika semua komponen pendidikan dan siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar secara serius, tingkat kelulusan akan baik. “Kalau semua komponen, mulai guru, pengawas, kepala sekolah, dinas pendidikan dan semua komponen yang bertanggung jawab bekerja maksimal, bagaimanabentuknya, apakah 20 paket atau 30 paket tak akan berpengaruh terhadap hasilnya,” ungkapnya.
Dia mengakui, jika regulasi terbaru dengan 20 paket soal itu adalah hal yang biasa. “Siswa dan guru belum terbiasa dengan sistim 20 paket ini. Yang jelas tanggung jawab kami, apapun polanya kami harus siap. Artinya harus dikembalikan ke pola pembinaan guru dan memerankan. Seluruh komponen baik pengawas dan seluruhnya agar hasilnya nanti dapat hasil yang maksimal,” cetusnya.
Lalu, apa antisipasi pihaknya jika ke depan ada regulasi baru lagi soal pelaksanaan UN ini? Dia mengaku belum bisa menjawabnya. “Kita belum tahu. Namun kami akan melakukan penyempurnaan pola pendidikan yang ada. Kalau dinas dan komponen pendidikan bersinergi dan melakukan langkah yang jelas, bentuk ujiannya bagaimana ya tak masalah,” ujarnya.
Dia juga mengakui jika waktu yang ada untuk kegiatan belajar dan mengajar belum termanfaatkan secara efektif. “Yang jelas guru nantinya akan dipikirkan dan harus jelas klasifikasinya. Bagaimana kompetensinya dan sertifikasinya agar pemahaman dan kompetensi guru seragam dan menghasilkan peserta didik yang seragam dalam artian pelaksanaan UN sukses dan tingkat pendidikan juga terus meningkat,” pungkasnya.
Sementara itu, A Somad, Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jambi mengatakan, keadaan ini merupakan indikator rendahnya kualitas pendidikan di Provinsi Jambi. “Pembobotan nilai yang 20 paket itu sangat berat dan modelnya kan baru. Tentunya skema soalnya beda. Kalau dulu kan sama soalnya untuk sekelas. Makanya secara kualitas menunjukkan bahwa tak bisa lagi sama seperti model sebelumnya, cukup jawab A ya semua jawab A,” katanya.
“Sekarang, kondisinya tak memungkinkan sekali siswa untuk bekerja sama seperti dulu. Jadi betul-betul mengandalkan kompetisi dan kemampuan siswa masing-masing. Kita tak pungkiri kalau kita tak terbiasa untuk berbuat jujur seperti itu,” tambahnya.
Dia juga menegaskan, jika sebelumnya penentuan kelulusan siswa masih sangat rentan dengan intervensi dari pihak sekolah. “Kalau dulu kan, mohon maaf tingkat intervensi sekolah sangat tinggi. mana ada sekolah yang mau siswanya tak lulus dan mana ada satu kabupaten yang peringkat kelulusannya rendah. Tahun sebelumnya ini kan bisa dimainkan. Kalau sekarang tak bisa lagi. Ini efek positifnya. Ini indikator lemahnya pendidikan yang masih rendah. SDM kita tak siap meenrima perubahan,” sebutnya. (sumber: jambi ekspres)
Sementara, data kelulusan sementara tahun 2013 yang didapatkan harian ini dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, secara total siswa tak lulus mencapai angka 537 orang siswa dari total peserta 37. 486 orang.
Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Abdul Mukti mengatakan, peningkatan jumlah siswa tak lulus ini merupakan tanggung jawab seluruh komponen dalam pendidikan.
“Penurunan (tingkat kelulusan, red) ini dihubungkan dengan seluruh kompenen, guru, siswa, Diknas Kabupaten/Kota serta Provinsi dan pengawas semua bertanggung jawab atas ini,” katanya saat dimintai keterangannya, kemarin (25/5).
Akan tetapi, katanya, pihaknya sudah membuat program antisipasi untuk mengatasinya. Program ini diakuinya menjadi program unggulan di Provinsi Jambi, yakni program bimbingan belajar menuju perguruan tinggi. “Actionnya, yang paling utama adalah untuk mendongkrak jumlah lulusan,” terangnya.
Dia juga mengakui, jika regulasi terbaru soal pelaksanaan UN dengan 20 paket soal berbeda dalam satu kelas sangat berpengaruh terhadap penignkatan jumlah siswa tak lulus ini. “Dengan 20 paket soal itu menimbulkan kegelisahan. Sehingga harus membuat terobosan agar tahun berikutnya jumlah lulusan meningkat dan dibarengi dengan kualitas yang diterima perguruan tinggi terkemuka di Indonesia,” katanya.
Secara nasional, sambungnya, pola 20 paket soal ini merupakan hal yang baru bagi guru dan siswa. Akan tetapi, jika semua komponen pendidikan dan siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar secara serius, tingkat kelulusan akan baik. “Kalau semua komponen, mulai guru, pengawas, kepala sekolah, dinas pendidikan dan semua komponen yang bertanggung jawab bekerja maksimal, bagaimanabentuknya, apakah 20 paket atau 30 paket tak akan berpengaruh terhadap hasilnya,” ungkapnya.
Dia mengakui, jika regulasi terbaru dengan 20 paket soal itu adalah hal yang biasa. “Siswa dan guru belum terbiasa dengan sistim 20 paket ini. Yang jelas tanggung jawab kami, apapun polanya kami harus siap. Artinya harus dikembalikan ke pola pembinaan guru dan memerankan. Seluruh komponen baik pengawas dan seluruhnya agar hasilnya nanti dapat hasil yang maksimal,” cetusnya.
Lalu, apa antisipasi pihaknya jika ke depan ada regulasi baru lagi soal pelaksanaan UN ini? Dia mengaku belum bisa menjawabnya. “Kita belum tahu. Namun kami akan melakukan penyempurnaan pola pendidikan yang ada. Kalau dinas dan komponen pendidikan bersinergi dan melakukan langkah yang jelas, bentuk ujiannya bagaimana ya tak masalah,” ujarnya.
Dia juga mengakui jika waktu yang ada untuk kegiatan belajar dan mengajar belum termanfaatkan secara efektif. “Yang jelas guru nantinya akan dipikirkan dan harus jelas klasifikasinya. Bagaimana kompetensinya dan sertifikasinya agar pemahaman dan kompetensi guru seragam dan menghasilkan peserta didik yang seragam dalam artian pelaksanaan UN sukses dan tingkat pendidikan juga terus meningkat,” pungkasnya.
Sementara itu, A Somad, Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jambi mengatakan, keadaan ini merupakan indikator rendahnya kualitas pendidikan di Provinsi Jambi. “Pembobotan nilai yang 20 paket itu sangat berat dan modelnya kan baru. Tentunya skema soalnya beda. Kalau dulu kan sama soalnya untuk sekelas. Makanya secara kualitas menunjukkan bahwa tak bisa lagi sama seperti model sebelumnya, cukup jawab A ya semua jawab A,” katanya.
“Sekarang, kondisinya tak memungkinkan sekali siswa untuk bekerja sama seperti dulu. Jadi betul-betul mengandalkan kompetisi dan kemampuan siswa masing-masing. Kita tak pungkiri kalau kita tak terbiasa untuk berbuat jujur seperti itu,” tambahnya.
Dia juga menegaskan, jika sebelumnya penentuan kelulusan siswa masih sangat rentan dengan intervensi dari pihak sekolah. “Kalau dulu kan, mohon maaf tingkat intervensi sekolah sangat tinggi. mana ada sekolah yang mau siswanya tak lulus dan mana ada satu kabupaten yang peringkat kelulusannya rendah. Tahun sebelumnya ini kan bisa dimainkan. Kalau sekarang tak bisa lagi. Ini efek positifnya. Ini indikator lemahnya pendidikan yang masih rendah. SDM kita tak siap meenrima perubahan,” sebutnya. (sumber: jambi ekspres)
