JAMBIUPDATE.CO, SUNGAI PENUH – Pengelolaan Festival Sungai Penuh 2026 mulai menjadi sorotan. Pasalnya, tarif penyewaan lapak dalam kegiatan tersebut mencapai Rp7 juta per unit, sementara kontribusi yang disebut telah disetorkan ke kas daerah hanya sekitar Rp3 juta.
Perbedaan angka tersebut memunculkan pertanyaan terkait transparansi pengelolaan festival, terutama mengenai total pendapatan penyewaan lapak dan kewajiban pembayaran atas pemanfaatan fasilitas milik pemerintah daerah.
BACA JUGA: Razia Narkoba di Lapas Perempuan Jambi, Tes Urine 15 Warga Binaan Muaro Jambi Negatif
Persoalan ini mendapat perhatian serius DPRD Kota Sungai Penuh. Ketua DPRD, Hutri Randa, bersama pihak terkait mulai meminta klarifikasi dari penyelenggara untuk memastikan mekanisme pengelolaan festival yang digelar dalam rangka HUT ke-18 Kota Sungai Penuh tersebut.
DPRD menegaskan, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut besarnya keuntungan penyelenggara. Namun, dewan ingin memastikan apakah pemanfaatan aset pemerintah dan seluruh kewajiban terhadap daerah telah dilaksanakan sesuai ketentuan.
BACA JUGA: 80 KK di Kuala Jambi Belum Nikmati Listrik PLN, Parit Ban dan Parit Mancung Segera Diperjuangkan
Berdasarkan informasi yang dihimpun, tarif penyewaan lapak Festival Sungai Penuh 2026 bervariasi. Untuk lapak berukuran 3x3 meter, tarifnya berkisar Rp3 juta hingga Rp4 juta. Sementara lapak berukuran 5x5 meter dipatok Rp5,5 juta hingga Rp7 juta.
Dengan tarif tersebut, total penerimaan dari penyewaan lapak berpotensi mencapai angka yang cukup besar. Namun, hingga kini jumlah lapak yang terisi serta keseluruhan pendapatan yang diterima penyelenggara belum disampaikan secara terbuka.
BACA JUGA: Baru 4 dari 11 Daerah di Jambi Miliki Master Plan Smart City, Pemprov Dorong Percepatan Digitalisasi
Dalam klarifikasi kepada DPRD, pihak penyelenggara menyebut setoran yang telah masuk ke kas daerah berada di kisaran Rp3 juta, termasuk retribusi kebersihan.
Angka tersebut menjadi perhatian dewan. Sebab, selain aktivitas perdagangan yang menghasilkan pendapatan bagi pengelola, festival juga memanfaatkan fasilitas pemerintah berupa eks Lapangan Pemda.
Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, Hutri Randa, menegaskan bahwa meskipun kegiatan tersebut tidak menggunakan dana APBD, bukan berarti penyelenggara terbebas dari kewajiban atas pemanfaatan aset milik daerah.

