Belakangan, Deni mengaku baru mengetahui bahwa kuota khusus yang dijanjikan tersebut ternyata tidak ada. Sementara uang yang telah disetorkan hingga kini belum dikembalikan.
"Ternyata kuota khusus tidak ada. Anak saya akhirnya tidak lulus dan uangnya tidak kembali," ungkapnya.
Pengakuan serupa juga disampaikan Wiwik Utomo, Kapolsek Sungai Bahar. Di persidangan, Wiwik mengaku turut menyerahkan uang kepada Daffa setelah mendapat tawaran agar anaknya bisa masuk melalui kuota khusus penerimaan anggota Polri.
"Saya juga kasih uang ke Daffa agar anak masuk kuota khusus dan ternyata kuota khusus itu tidak ada," bebernya.
Sementara itu, Kuasa Hukum terdakwa Daffa, Putra Tambunan, menilai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan belum menunjukkan adanya unsur penipuan.
Menurutnya, tidak ditemukan adanya bujuk rayu maupun ancaman dari terdakwa kepada para saksi. Bahkan, ia menyebut justru para saksi yang lebih dahulu menghubungi kliennya.
"Apakah ada bujuk rayu ataupun ancaman. Kan tidak ada. Bahkan klien kami yang dihubungi oleh saksi korban," katanya saat diwawancarai, Kamis (19/11/2026).
Putra juga menilai penyerahan uang Rp700 juta tersebut justru mengarah pada dugaan upaya pemberian suap agar anak para saksi dapat diterima menjadi anggota Polri.
"Ini yang ingin kami sampaikan bahwa di sini tidak ada korban yang artinya adanya upaya-upaya suap untuk penerimaan anggota Polri dan hal inipun bisa jadi atensi bagi pihak kepolisian sebab kami juga sudah laporkan ke Mabes Polri," ujarnya.
Untuk diketahui, Muhammad Daffa Januar Al Baqi didakwa melakukan penipuan dalam penerimaan anggota Polri dengan menawarkan kelulusan melalui jalur yang disebut sebagai kuota khusus susulan Bintara Polri Tahun Anggaran 2026.
Dalam dakwaan JPU, terdakwa disebut menjanjikan seorang casis Bintara Polri bernama Raihan Aliffadey Abiyyu dapat diterima melalui jalur tersebut, meskipun mengetahui bahwa kuota khusus susulan itu tidak ada.
Kasus ini bermula saat Raihan, anak Deni Saifudin, mengikuti seleksi Bintara PTU Polri Tahun Anggaran 2026. Namun, Raihan dinyatakan tidak lulus pada tahap perangkingan.
Setelah mengetahui anaknya gagal, Deni kemudian dihubungi Wiwik Utomo pada 2 Juli 2026. Wiwik menyarankan Deni menghubungi Daffa yang saat itu masih bertugas sebagai anggota Polri di Biro SDM Polda Jambi pada bagian Ba Subbagrenmin.
Deni kemudian menghubungi terdakwa untuk menanyakan informasi mengenai kuota khusus susulan. Dalam dakwaan disebutkan, Daffa membenarkan adanya kuota tersebut dan menjanjikan Raihan bisa diterima dengan membayar uang sebesar Rp700 juta.
"Setelah terdakwa mengiyakan adanya kuota khusus susulan, terdakwa menjanjikan Raihan bisa masuk melalui jalur tersebut dengan membayar uang sebesar Rp700 juta," demikian uraian dakwaan JPU.
Bahkan, terdakwa disebut menjanjikan Raihan tinggal mengikuti pendidikan di SPN Jambi pada 23 Juli 2026 setelah pembayaran dilakukan. Daffa juga menjanjikan uang tersebut akan dikembalikan 100 persen apabila Raihan tidak berhasil diterima.
Deni yang percaya kemudian mentransfer uang Rp700 juta ke rekening BRI atas nama Muhammad Daffa Januar melalui layanan customer service Bank BRI Kantor Cabang Bangko.
Namun, hingga batas waktu yang dijanjikan, Raihan tidak kunjung mengikuti pendidikan di SPN Jambi. Uang yang telah disetorkan Deni juga belum dikembalikan hingga perkara bergulir ke persidangan.
Dalam dakwaan, JPU turut mengungkap bahwa uang Rp700 juta yang diterima Daffa dari Deni diduga tidak seluruhnya digunakan untuk kepentingan pribadi.
Sebagian uang tersebut disebut dikirimkan kepada korban lain bernama Sigit Harianto.
Pengiriman dilakukan melalui rekening SeaBank milik terdakwa ke rekening BCA milik Sigit dalam tiga tahap, yakni Rp200 juta pada 2 Juli 2026, Rp200 juta pada 6 Juli 2026, dan Rp200 juta pada 19 Juli 2026.
Jaksa menyebut uang tersebut digunakan untuk menutupi kerugian korban lain yang sebelumnya juga dijanjikan dapat masuk melalui jalur kuota khusus susulan.
Atas perbuatannya, Daffa didakwa secara alternatif dengan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana terkait tindak pidana penipuan, atau Pasal 486 undang-undang yang sama tentang penggelapan.(*)

