JAMBIUPDATE.CO, JAMBI – Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam membangun ekosistem demokrasi yang berbasis pengetahuan di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Kampus tidak hanya menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga diharapkan mampu melahirkan generasi yang kritis, cerdas, dan berintegritas dalam mengawal proses demokrasi.
Hal tersebut ditegaskan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Puadi, saat membuka kegiatan Bawaslu Campus Connect di Universitas Batanghari, Jambi, Rabu (18/11/2026).
BACA JUGA: Kapolda Jambi Beri Atensi Personal Antrean Solar di SPBU, Polsek Diminta Turun Tangan
Mengusung tema "Generasi Digital, Demokrasi Transparan", kegiatan tersebut menjadi ruang dialog antara Bawaslu dan kalangan akademisi untuk memperkuat keterlibatan perguruan tinggi dalam pengawasan pemilu, khususnya melalui pemanfaatan teknologi dan pengembangan literasi digital.
Dalam sambutannya, Puadi menegaskan bahwa transformasi digital di lingkungan Bawaslu tidak boleh berhenti pada digitalisasi administrasi maupun sekadar menghadirkan berbagai aplikasi pendukung. Lebih dari itu, teknologi harus mampu mendorong perubahan mendasar dalam pola kerja pengawasan pemilu.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi harus diarahkan untuk meningkatkan kemampuan lembaga dalam membaca potensi kerawanan, melakukan pencegahan pelanggaran, serta membangun sistem pengawasan yang terintegrasi dengan partisipasi masyarakat.
"Teknologi adalah instrumen, bukan tujuan. Transformasi digital Bawaslu harus mampu memperkuat kualitas pengawasan, sekaligus menjunjung tinggi etika, transparansi, akuntabilitas, keamanan data, perlindungan hak warga negara, dan keadilan dalam penggunaan teknologi," ujar Puadi.
Ia juga mengingatkan bahwa derasnya arus informasi di ruang digital membawa tantangan tersendiri bagi kualitas demokrasi. Penyebaran informasi yang begitu cepat harus diimbangi dengan kemampuan masyarakat, khususnya generasi muda, dalam memilah dan memverifikasi setiap informasi yang diterima.
Puadi menilai mahasiswa memiliki tanggung jawab penting untuk menjadi warga digital yang kritis (critical digital citizenship). Mereka tidak boleh hanya menjadi penerima informasi, tetapi harus mampu menguji kebenaran informasi sebelum menyebarkannya kepada publik.
"Jangan menjadi generasi yang paling cepat menerima informasi. Jadilah generasi yang paling kritis dalam memverifikasi informasi. Jangan hanya bertanya apakah informasi ini menarik, tetapi bertanyalah apakah informasi ini benar," tegasnya.

