Demo di Kantor Gubernur Jambi Berujung Ricuh, Massa Berlarian hingga ke RSUD Raden Mattaher
Demo di Kantor Gubernur Jambi Berujung Ricuh, Massa Berlarian hingga ke RSUD Raden Mattaher

JAMBIUPDATE.CO, JAMBI – Aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Jambi Bersatu di kawasan Kantor Gubernur Jambi berujung ricuh, Rabu (11/11/2026) malam.

Kericuhan terjadi setelah massa aksi terlibat adu pukul dengan personel keamanan. Situasi tersebut membuat sejumlah demonstran berlarian meninggalkan lokasi, bahkan hingga ke kawasan RSUD Raden Mattaher Jambi.

BACA JUGA: MTI Jambi Resmi Dikukuhkan, Siapkan 5 Agenda Strategis Pembenahan Transportasi dan Logistik

Situasi yang semula diwarnai orasi dan desakan agar Gubernur Jambi Al Haris menemui massa mendadak memanas sekitar pukul 19.56 WIB.

Sebelumnya, massa menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Jambi. Mereka kemudian bergerak menuju gerbang samping Gedung DPRD Provinsi Jambi dan sempat berupaya mendobrak gerbang untuk mendesak Al Haris menemui demonstran.

BACA JUGA: Halte Besi di Kawasan Pasar Kota Jambi Roboh, Empat Mobil Tertimpa dan Rusak

Ketegangan pun tak terhindarkan. Sejumlah peserta aksi terlibat adu pukul dengan personel keamanan. Aparat kemudian mengamankan beberapa orang dari tengah kerumunan.

Situasi semakin memanas ketika sejumlah demonstran berlarian meninggalkan lokasi kericuhan. Sebagian di antaranya bahkan berlari hingga ke kawasan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Mattaher Jambi.

Kondisi tersebut turut berdampak pada aktivitas di sekitar rumah sakit. Arus lalu lintas di jalan kawasan RSUD Raden Mattaher mengalami kemacetan akibat sejumlah massa yang berlarian hingga ke badan jalan.

Sementara itu, sejumlah orang yang sebelumnya berkumpul di sekitar lokasi aksi terlihat berpencar di tengah situasi yang semakin memanas.

BACA JUGA: Kejati Jambi Launching Bincang Pagi Adhyaksa Bersama BRI, Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan. Di antaranya meminta pertanggungjawaban negara atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta krisis ekologis di Jambi, mendesak percepatan penyelesaian pembangunan jalur dua Jalan Lintas Mendalo, hingga menolak militerisme di ruang sipil.(*)


Berita Terkait



add images