Ia mengungkapkan, pemerintah daerah berencana melakukan evaluasi menyeluruh pada Desember mendatang terhadap tiga perusahaan pemegang izin yang dinilai masih menghadapi kendala operasional maupun perizinan pelabuhan.
Menurutnya, keterlambatan pembangunan jalan khusus berdampak terhadap aktivitas pengangkutan batu bara, termasuk para sopir yang menggantungkan penghasilan dari kegiatan tersebut.
"Kasihan para pengusaha tambang dan sopir-sopir batu bara yang aktivitasnya terhenti karena jumlah angkutan terbatas. Desember ini akan kita undang rapat evaluasi. Jika mereka terlambat atau tidak serius, kita terbuka untuk menerbitkan satu izin baru kepada pihak lain yang serius dan cepat membangun. Jalurnya bebas sepanjang aman, tidak melanggar aturan, dan masyarakat setuju," tegas Al Haris.
Sementara itu, Ketua Umum MTI Pusat Haris Muhammadun berharap kepengurusan MTI Wilayah Jambi periode 2026–2029 dapat menjadi katalisator sekaligus mitra strategis pemerintah daerah dalam menghadirkan solusi transportasi yang kreatif, efektif, dan dapat direalisasikan.
Haris turut menyoroti persoalan angkutan batu bara di Jambi yang masih menghadapi dilema moda transportasi.
Pengangkutan melalui jalur darat kerap menimbulkan persoalan kemacetan, kecelakaan, polusi, hingga penolakan masyarakat. Sementara itu, pemanfaatan jalur sungai masih menghadapi kendala sedimentasi yang membutuhkan waktu penanganan.
Sebagai salah satu alternatif, MTI Pusat menawarkan penerapan teknologi suspended string, yakni sistem kabel gantung untuk mendukung mobilitas angkutan barang pada bentang tertentu.
"Jambi ini punya potensi kekayaan mineral yang luar biasa, tetapi tantangan utamanya adalah moda pengangkutannya. Salah satu solusi konkret yang kami tawarkan adalah penerapan teknologi suspended string (sistem kabel gantung beban berat/kabel penopang bentang panjang hingga 1 km antar-tiang) khusus untuk mobilitas angkutan barang," jelas Haris.
Melalui kepengurusan baru tersebut, MTI diharapkan dapat memberikan rekomendasi berbasis kajian dan data sehingga berbagai persoalan transportasi di Provinsi Jambi dapat ditangani secara lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan. (aan/mg1)
