JAMBIUPDATE.CO, JAMBI - Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, turun langsung menemui gelombang aksi Aliansi Mahasiswa di gedung dewan pada Senin (19/10/2026). Hal itu merespons tuntutan terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampak kabut asap di Jambi.
Di hadapan massa, Hafiz Fattah menjawab keraguan mahasiswa terkait transparansi dana bantuan pemerintah pusat sebesar Rp30 miliar untuk penanggulangan karhutla. Ia menegaskan, pihak legislatif sudah menguliti alokasi anggaran tersebut secara mendalam.
BACA JUGA: Rekonstruksi Pembunuhan Brigadir Eko di Tanjabtim Ditunda, Jaksa Minta 6 Tersangka Dihadirkan
"Soal anggaran yang dipertanyakan, semuanya sudah kami bahas transparan di forum Badan Anggaran, dari besaran nominal sampai peta sebarannya. Tapi untuk eksekusi teknisnya ada di ranah eksekutif, karena fungsi kami murni pada pengawasan," ujar Hafiz tegas.
Politisi muda Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga menjawab desakan mahasiswa soal hak interpelasi terhadap kebijakan pemerintah daerah. Menurutnya, DPRD Jambi sangat terbuka menggunakan hak tersebut selama menempuh prosedur resmi dan disetujui fraksi-fraksi di dewan.
Tak hanya itu, Hafiz menampik tuduhan bahwa lembaga yang dipimpinnya cuma mengekor kebijakan Gubernur Jambi. Kehadirannya menemui para demonstran disebut sebagai bukti komitmennya menjaga independensi legislatif.
"Saya tegaskan, saya nggak mengekor ke Pak Gubernur. Hari Kamis lalu saya janji bakal hadir kalau ada aksi lanjutan hari ini, dan saya penuhi janji itu. Ini komitmen nyata kami untuk dengar langsung suara rekan-rekan," tambahnya.
BACA JUGA: Demo Asap Karhutla di Kantor Gubernur Jambi Memanas, Massa Jebol Gerbang Utama
Hafiz menyebut fungsi pengawasan nggak cuma sebatas rapat di dalam ruangan. Sebelumnya, ia bersama Wakil Ketua DPRD Samsul Riduan sudah turun langsung mengecek titik rawan di Desa Jebus dan Sungai Aur, Kabupaten Muaro Jambi, buat memastikan logistik petugas pemadam di lapangan terpenuhi.
"Seluruh temuan dari lapangan itu dipastikan bakal jadi bahan evaluasi kritis DPRD Jambi dalam mengawal kebijakan dan anggaran karhutla ke depan, "terangnya. (aan)
