“Kami berharap dari pertemuan ini ada pemahaman yang semakin terang mengenai kewenangan dan mekanisme yang harus ditempuh. Dengan begitu, pemerintah daerah dapat mengambil langkah secara tepat, tidak gegabah, dan tetap berada dalam koridor hukum,” ujarnya.
Ia menegaskan, Pemkab Muaro Jambi akan mengedepankan dialog dan koordinasi dalam menyelesaikan persoalan yang bersinggungan dengan masyarakat.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga agar persoalan dapat diselesaikan dengan baik. Masyarakat mendapatkan kepastian, pemerintah memiliki pijakan hukum yang jelas, dan semua pihak dapat menjalankan kewajibannya sesuai aturan,” ungkapnya.
Pemkab Muaro Jambi memastikan komunikasi dengan pemerintah pusat akan terus dilakukan. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu penyelesaian berbagai persoalan hukum dan sosial di daerah secara terukur.
“Kita ingin setiap persoalan di Muaro Jambi memiliki jalan keluar. Untuk itu, komunikasi dan sinergi dengan pemerintah pusat akan terus kita bangun,” pungkas BBS.(wan)
