iklan Camat se-Tanjabbar Absen di Rakor Camat Provinsi Jambi 2026, Gubernur Al Haris Beri Teguran Begini
Camat se-Tanjabbar Absen di Rakor Camat Provinsi Jambi 2026, Gubernur Al Haris Beri Teguran Begini

JAMBIUPDATE.CO, JAMBI - Gubernur Jambi Al Haris, menyoroti ketidakhadiran seluruh camat dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Camat se-Provinsi Jambi Tahun 2026 yang digelar di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Selasa (29/9/2026).

Tidak hadirnya satu pun Camat dari Tanjab Barat menjadi perhatian Al Haris. Sebab, rapat tersebut merupakan agenda koordinasi pemerintah daerah yang dinilai penting, terlebih di tengah kondisi karhutla yang masih menjadi persoalan mendesak di Provinsi Jambi.

BACA JUGA: Tunggakan Bertahun-tahun Lunas Bayar Satu Tahun, Warga Serbu Pemutihan Pajak Kendaraan Jambi

Usai Rakor, Al Haris mengungkapkan para Camat di Tanjab Barat sedang mengikuti rapat bersama DPRD setempat pada waktu yang bersamaan.

"Saya baru mengetahui mereka ada rapat (Camat) bersama DPRD hari ini, nanti akan saya telepon ketua DPRD nya. Rapat DPRD itu bisa ditunda, bisa diagendakan waktu lain,"tegas Al Haris.

BACA JUGA: Sidang Dugaan Korupsi PDAM Tirta Mayang, Ahli: Kerugian Rp4,45 Miliar Tak Bisa Hanya Hitung Selisih Harga

Menurut Al Haris, diperlukan kebijakan dari pemerintah daerah dalam menyikapi agenda pemerintahan, terutama ketika kepala daerah provinsi telah mengundang pejabat di tingkat kecamatan untuk menghadiri kegiatan koordinasi.

"Ini perlu kebijakan daerah, ketika Gubernur mengundang para pejabat Camat," ujarnya.

Al Haris bahkan meminta Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Biro Pem) untuk meminta penjelasan secara tertulis dari Pemerintah Kabupaten Tanjab Barat terkait ketidakhadiran seluruh camat tersebut.

BACA JUGA: Buka Rakor Camat Se-Provinsi Jambi 2026, Gubernur Al Haris: Camat Harus Kuasai Wilayah dan Jadi Garda Terdepan Pelayanan

"Kami minta Karo Pem menyurati Pemkab Tanjab Barat minta laporan tertulis kepada mereka, Camatnya ngapain saja. Kalau ada rapat bersama DPRD bisa waktu lain karena ini sangat penting apalagi ada karhutla yang mendesak," kata Al Haris.

Ia menegaskan, koordinasi antarpemerintahan tidak boleh diabaikan, terutama ketika daerah tengah menghadapi persoalan yang membutuhkan penanganan bersama.(aan/mg3)


Berita Terkait



add images