JAMBIUPDATE.CO, JAMBI - Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos.,MH., menyampaikan jawaban resmi Pemerintah Provinsi Jambi atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Jambi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, bertempat di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Rabu (08/04/2026).
Dalam Rapat Paripurna tersebut, Gubernur Al Haris menegaskan bahwa berbagai capaian pembangunan sepanjang tahun 2025 merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat kinerja pemerintahan di tahun mendatang.
BACA JUGA: Kunjungi Kanwil Ditjen Pemasyarakatan, PWI Kota Jambi Pererat Sinergi dan Silaturahmi
Pada sektor kesehatan, Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa angka keberhasilan pengobatan TBC mencapai 87 persen dari target 90 persen dan menempatkan Jambi pada peringkat ke-9 nasional. Untuk itu, upaya percepatan terus dilakukan melalui pembentukan Tim Percepatan Eliminasi TBC serta optimalisasi penggunaan Tes Cepat Molekuler di berbagai fasilitas layanan kesehatan.
Selain itu, eliminasi malaria juga menunjukkan progres signifikan, dengan 8 dari 11 kabupaten/kota atau 72,72 persen wilayah telah dinyatakan bebas malaria.
Sementara itu, tiga daerah yakni Batang Hari, Sarolangun, dan Merangin masih dalam proses percepatan eliminasi melalui penguatan surveilans dan intervensi berbasis wilayah.
Di sisi lain, prevalensi ibu hamil dengan Kurang Energi Kronis (KEK) mengalami penurunan dari 10,3 persen pada triwulan III menjadi 9,6 persen pada triwulan IV 2025, melampaui target nasional sebesar 9,7 persen. Namun demikian, angka stunting tercatat meningkat menjadi 17,1 persen pada 2025, meskipun masih berada di bawah angka nasional 19,8 persen. Oleh karena itu, intervensi gizi dan kesehatan ibu-anak akan semakin diperkuat pada 2026.
BACA JUGA: Terdakwa Pembunuhan dan Perampokan Dituntut 18 Tahun, Keluarga Korban Minta Hukuman Mati
Sementara itu, layanan di RSUD Raden Mattaher sebagai rumah sakit rujukan tipe B pendidikan terus dibenahi, baik dari sisi sarana prasarana maupun sumber daya manusia. Permasalahan ketersediaan tempat tidur yang sempat terjadi telah teratasi sepenuhnya. Adapun kewajiban keuangan sebesar Rp.122,38 miliar per 31 Desember 2025 akan diselesaikan secara bertahap pada 2026 melalui skema pembayaran cicilan Rp.5 miliar per bulan.Beranjak ke sektor pendidikan, realisasi anggaran pendidikan tahun 2025 mencapai 95,47 persen secara keuangan dan 99,79 persen secara fisik, dengan mandatory spending pendidikan sebesar 33 persen atau melampaui ketentuan minimal. Tingkat penyerapan lulusan SMK juga meningkat menjadi 86,86 persen atau naik 5,26 poin dibandingkan tahun sebelumnya, seiring penguatan kebijakan link and match antara pendidikan vokasi dan kebutuhan industri perkebunan, manufaktur, serta pariwisata.
Lebih lanjut, sebanyak 446 mahasiswa jenjang S1, S2, S3 serta dosen menerima beasiswa, dan 4.800 siswa SMA/SMK/SLB memperoleh bantuan pendidikan. Pemerintah Provinsi Jambi juga mencatat 40.762 anak dalam kategori Angka Tidak Sekolah (ATS) yang akan menjadi fokus intervensi lanjutan melalui jalur afirmasi dan program khusus pada tahun 2026.Dalam konteks pendidikan inklusif, terdapat 71 satuan pendidikan yang melayani 105 siswa inklusi. Di samping itu, akses internet telah menjangkau 100 persen SMA dan SMK di Provinsi Jambi, meskipun peningkatan kualitas jaringan masih terus diupayakan.
