JAMBIUPDATE.CO, MUARA BUNGO – DPRD Kabupaten Bungo bergerak cepat menyikapi kelangkaan serta tingginya harga gas LPG 3 kilogram di wilayah Kabupaten Bungo yang belakangan banyak dikeluhkan masyarakat.
Sebagai langkah konkret, DPRD Bungo mengundang para camat dan lurah untuk bersinergi memperkuat pengawasan distribusi LPG subsidi di masing-masing wilayah. Rapat dengar pendapat (RDP) tersebut dipimpin Wakil Ketua II DPRD Bungo Darwandi, SH, didampingi Ketua DPRD Bungo Muhammad Adani, SH, M.Kn., serta dihadiri Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Kabag Ekonomi, Sekretaris Dinas Perindagkop, para camat se-Kabupaten Bungo, perwakilan lurah, Ketua Ormas Gempur, dan Ketua LSM Inakor Provinsi Jambi.
Rapat digelar di ruang rapat DPRD Bungo pada Rabu (18/2/2026).
Dalam forum tersebut, Darwandi menegaskan pengawasan distribusi LPG subsidi harus dimulai dari tingkat paling bawah. Menurutnya, camat, rio, dan lurah memiliki peran strategis karena memahami langsung kondisi masyarakat di wilayah masing-masing.
BACA JUGA: Satu Tahun Maulana–Diza! Visi BAHAGIA Diterjemahkan ke Kerja Nyata, Kota Jambi Catat 37 Penghargaan
“Yang memiliki wilayah adalah camat, rio, dan lurah. Mari kita bersinergi dalam pengawasan pendistribusian gas elpiji subsidi agar tepat sasaran, tidak terjadi penimbunan maupun permainan harga,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa LPG 3 kilogram merupakan barang subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dan pelaku usaha mikro. Oleh karena itu, pengawasan harus diperketat agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.
BACA JUGA: Sebuah Mobil Terjun ke Jurang di Pendakian Bukit Tengah Siulak, Sopir Dilarikan ke Puskesmas
Sebagai solusi jangka pendek, Darwandi menilai operasi pasar yang dilakukan agen langsung kepada masyarakat cukup efektif dalam meredam gejolak harga dan kelangkaan. Salah satu contohnya di wilayah Sungai Mengkuang, di mana distribusi melalui operasi pasar dinilai mampu menjawab kebutuhan warga.
“Operasi pasar sangat membantu. Contohnya di Sungai Mengkuang, hingga hari ini pendistribusian masih berjalan dan masyarakat terbantukan. Namun, operasi pasar bukan solusi jangka panjang. Ini langkah awal sekaligus bentuk penertiban agar agen dan pangkalan lebih disiplin serta kooperatif terhadap aturan distribusi,” ujarnya.
BACA JUGA: Minta Kompensasi Warga, DPRD Kerinci Surati PLTA Batang Merangin
DPRD Bungo berharap melalui sinergi lintas sektor, distribusi LPG subsidi 3 kilogram dapat kembali stabil, tepat sasaran, serta bebas dari praktik penimbunan maupun spekulasi harga yang merugikan masyarakat. (aes)
