?Pada akhirnya, zona merah Pertamina bukan sekadar persoalan teknis pemetaan risiko, melainkan ujian bagi integritas kita sebagai negara hukum. Negara tidak boleh menggunakan tameng keselamatan publik untuk menghapus jejak kesalahan administratifnya. Selama tanggung jawab BPN tidak dipertegas, zona merah akan terus menjadi monumen ketidakpastian hukum. Di negara hukum yang berkeadilan, keselamatan publik dan perlindungan hak warga seharusnya berjalan beriringan, bukan saling meniadakan.(*)
