JAMBIUPDATE.CO, JAMBI - Gelombang protes terhadap input real count Sistim Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih terus bergulir.
Senin (19/2), dua perwakilan partai politik yakni Gerindra dan Golkar mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi.
BACA JUGA: BREAKING NEWS ! Sempat Tertunda Beberapa Pekan, Pejabat Pemprov Jambi Dijadwalkan Dilantik Sore Ini
Dari partai Gerindra diwakili oleh Ketua OKK DPD Gerindra Provinsi Jambi AR Syahbandar. Sedangkan Golkar diwakili oleh Syahrasaddin yang juga adalah calon anggota legislatif (Caleg) DPR RI Dapil Provinsi Jambi.
Mereka hadir untuk menyampaikan masukan dan saran karena adanya data yang tidak singkron di Sirekap. Kedatangan petinggi partai ini diterima langsung oleh Komisioner KPU Provinsi Fahrul Rozi dan Suparmin.
Usai menggelar pertemuan, AR Syahbandar mengaku bahwa adanya perbedaan data antara angka di Sirekap dan C1 yang dimiliki oleh Gerindra Jambi.
“Tadi kita sandingkan data C1 kita dan C1 yang ada di KPU dan hasilnya sama, cuma memang akumulasi di Aplikasi Sirekap itu yang berbeda, makanya kita datang ke sini untuk mengkonfirmasi hal tersebut,” katanya.
Mantan wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi ini mengatakan bahwa pihaknya memberikan mengapresiasi KPU Provinsi yang terbuka. Itu karena KPU menerima masukan mengenai adanya dugaan kekeliruan data suara Caleg Gerindra yang ada di aplikasi Sirekap.
“Tapi memang akses Sirekap ini ada di KPU RI, tadi disampaikan bahwa masukan dari Gerindra Jambi akan diteruskan agar dapat diperbaiki,” jelasnya.
Gerindra Jambi juga menegaskan bahwa patokan hasil suara Pileg ini bukan Sirekap, tapi Pleno berjenjang yang dilakukan manual oleh KPU dan perangkatnya mulai ditingkat TPS hingga Provinsi. “Karena itu bila mana suaranya di Sirekap tinggi jangan terlalu jumawa dan yang suaranya rendah jangan pesimis dulu, kita tunggu hitung manual KPU,” terangnya.
Disisi lain Syahsaradin juga mengaku dirinya datang untuk mempertanyakan Sirekap untuk suara Caleg Golkar lainnya, Hasan Basri Agus (HBA).
“Tadi untuk mempertanyakan suara HBA, kita melihat adanya ketidaksesuaian antara jumlah angka di aplikasi Sirekap dengan data yang kita miliki,” katanya.
Menurutnya, KPU sudah menjelaskan bahwa data yang ada di Sirekap tidak menjadi acuan dalam penetapan suara sesungguhnya.
“Tadi sudah dijelaskan, jadi kita menunggu hitungan manual dari KPU yang saat ini masih melakukan perhitungan di tingkat PPK,” jelasnya.
Syahsaradin mengaku terdapat beberapa hal yang dipertanyakan seperti input suara di Kabupaten Sarolangun yang masih di sekitar 30 persen, tapi di daerah lain sudah di angka 50 persenan.
"Kita serahkan kepada KPU sembari menunggu hitungan manual yang menjadi acuan dalam penentuan nanti,” bebernya. (aiz)
