JAMBIUPDATE.CO,- Gelombang pengungsi Rohingya yang terus berdatangan ke Aceh sejak pertengahan November lalu menjadi polemik. Banyak masyarakat Aceh yang melakukan penolakan dan menuntut pemerintah untuk bertindak tegas. Di sisi lain, peran UNHCR sebagai badan yang menangani masalah pengungsi pun ikut disorot.
Kapolda Aceh Irjen Pol Achmad Kartiko meminta lembaga UNHCR ikut bertanggung jawab soal pengungsi Rohingya. Pasalnya, para pengungsi yang tiba di Aceh sudah memiliki kartu UNHCR yang diterbitkan di Bangladesh. Sehingga, kata dia, pengungsi Rohingya bukan lagi tanggung jawab pemerintah Indonesia.
"Kita menemukan bahwa Rohingya ini sudah memiliki kartu UNHCR yang diterbitkan di Bangladesh dengan bahasa Bangladesh. Ini artinya apa, ini bukan tanggung jawab pemerintah kita semata tapi UNHCR harus memiliki tanggung jawab kenapa pengungsi itu bisa lolos dari Bangladesh sana," kata Achmad kepada awak media pada Kamis, 30 November 2023.
Belakangan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md untuk membereskan masalah pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia. Jokowi meminta pemerintah bekerja sama dengan UNHCR untuk mengatasi masalah pengungsi Rohingya.
"Ya, saya telah memerintahkan kepada Menkopolhukam untuk menangani bersama-sama dengan daerah, bersama-sama dengan Badan Pengungsi PBB (UNHCR),” kata Jokowi menjawab pertanyaan dalam keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Senin, 4 Desember 2023.
