JAMBIUPDATE.CO, JAMBI- Bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) Demokrat Provinsi Jambi Ihsanudin tengah menghadapi dilema menghadapi Pemilu 2024.
Solanya paska Demokrat menarik dukungan untuk bakal calon presiden (Bacapres) Anies Baswedan, posisinya menjadi terjepit.
Itu karena Ihsanudin merupakan Ketua DPW Relawan Anies Presiden 2024 (P24) Provinsi Jambi. Ia diamahkan untuk menggarap dukungan sebesar-besarnya untuk mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Meski terdaftar sebagai Bacaleg Demokrat, Ihsanudin tidak goyah dalam memperjuangkan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Hingga saat ini ia megaku akan tetap fokus memenangkan Anies.
“Karena memang tidak mudah mencari pemimpin dalam 10, 20 tahun ini. Sekarang kita temukan ada pada figur Anies,” ujarnya.
Namun Ihsanudin mengaku dirinya tengah mencari titik temu dengan Demokrat terkait keberlanjutan pencalegannya. Ia disarankan untuk berbicara langsung dengan Ketua DPD Partai Demokrat Jambi setelah melakukan komunikasi dengan Ketua Bappilu DPD Partai Demokrat Jambi.
“Jika tidak ada titik temu, saya sepertinya lebih baik mundur sebagai dari proses pencalegan,” katanya.
“Saya lebih memilih tetap menjadi Ketua Relawan Anies P24 Jambi, fokus untuk kemenangan Anies-Muhaimin,” tegasnya.
Ihsanuddin mengaku diajak menjadi caleg karena sebagai Ketua DPW Relawan Anies P24 Jambi. Tawaran itu muncul karena beberapa waktu lalu Demokrat merupakan bagian dari partai pendukung Anies.
“Waktu itu kami audiensi, silaturahmi. Demokrat mengajak bergabung. Diajak menjadi caleg bukan karena pengurus Demokrat tapi karena sebagai Ketua P24.,” pungkasnya. (aiz)
Baru 43 Perusahaan Kantongi Izin
p-Pengusahaan Air Tanah di Jambi
JAMBI - Gubernur Jambi Al Haris menyatakan sejauh ini baru 43 badan usaha di Provinsi Jambi yang memiliki izin pengusahaan air tanah.
Jumlah itu terbilang masih sangat minim, sebab, potensinya mencapai ratusan badan usaha pengusahaan air tanah di Provinsi Jambi.
Al Haris mengakui masih banyak masyarakat yang belum manfaatkan perizinan air tanah berbasis OSS-RBA.
“Saya mengajak badan usaha untuk mengurus perizinan untuk badan usahanya, karena baru 43 perusahaan yang mengantongi izin ini. Kita juga sudah mempermudah perizinan melalui OSS,” katanya usai kegiatan sosialiasi perizinan air tanah berbasis OSS-RBA di wilayah Provinsi Jambi, Kamis (21/9.
Dengan badan usaha mengantongi izin maka akan ada penerimaan masuk ke pemerintah daerah.
“Jika mereka punya izin nanti ada pajaknya yang nanti otomatis akan masuk ke PAD selain itu kita juga menertibkan badan usaha yang belum memiliki izin ini,” ujarnya.
Selain itu, Kementerian ESDM telah merencanakan membangun kantor regional di Jambi sehingga bisa terintegrasi.
“Kami akan support tanahnya, Saya berharap ini adalah potensi penerimaan bagi kita semua, kita tahu bahwa kita hari ini sedang berusaha untuk menaikkan PAD kita dari semua sektor dan tidak lagi mengandalkan transfer dana pusat ke daerah,” katanya.
“Maka PAD ini, ke depan menuntun kita semua, ini yang kita harapkan karena itu berbagai pola, kita terus menggali apa yang menjadi potensi-potensi daerah kita, saya berharap semua kita bisa memanfaatkan ini semuanya,” pungkasnya.
(aba)
