“Kalau kita pelajari, jawaban termohon di awal dalilnya justru menegaskan dan menggambarkan bahwa posisi kasus ini merupakan perkara perdata, maka seharusnya apabila demikian mengapa masih dipaksakan penetapan tersangka atas nama Pak Rudini Oei,” ka Ricka Kartika Barus, S.H., M.H., LL.M., CCDC usai sidang.
Kuasa Hukum dari Rudini Oei ini menganggap penetapan tersangka atas kliennya seperti dipaksakan, mengingat prosesnya masih dalam ranah perdata.
Disisi lain pelapor atas nama Tati tidak memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai alas hak kepemilikan tanah menurut undang-undang agraria.
“Selain itu, perlu saya tambahkan, termohon sama sekali tidak mengurai 2 (dua) alat bukti yang cukup dalam penetapan tersangka, kita juga menyadari bahwa termohon sama sekali mengenyampingkan fakta bahwa pelapor Tati sebenarnya tidak memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah sengketa tersebut," tambah
Bunga Meisa Rouly Siagian, S.H., M.Sc yang juga merupakan kuasa hukum Rudini Oei.
Kata dia, pemohonlah sebenarnya yang memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM). Atas SHM tersebut juga pemohon membayar Pajak Bumi Bangunan hingga saat ini.
"Oleh karenanya jelas bahwa pemohon masih pemegang yang sah SHM atas tanah yang disengketakan tersebut,” pungkasnya.(*)
