JAMBIUPDATE.CO, JAMBI - Dinas Perhubungan Provinsi Jambi masih melakukan lelang melalui E-Katalog untuk pemenang pengelola trans siginjay. Ditargetkan pada minggu depan sudah ditemukan pemenang lelang agat angkutan massal milik Pemprov Jambi ini bisa beroperasi.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Ismed Wijaya menerangkan dirinya akan menentukan pengelola trans siginjay sesuai dengan kriteria yang ada. Dimana saat ini peserta lelang masih satu pendaftar yakni koperasi organda yang notabene merupakan pengelola tahun 2022. "Kita harapkan minggu depan sudah ada pemenang dan trans siginjai bisa beroperasi," sebutnya kepada Jambi Ekspres (6/2).
Ismed menjelaskan untuk subsidi yang diberikan Pemprov Jambi kepada setiap penumpang sekitar Rp40 ribu per orang. "Atau total yang kami anggarkan Rp1,8 Miliar," jelasnya.
Seperti dari Bandara ke Sengeti Rp8 ribu per orang, dan perkantoran Provinsi ke Pijoan dengan harga Rp5 ribu. "Jadi kalau normalnya Rp50 ribu per orang, artinya kami mensubsidi Rp40 ribuan per orang," rincinya.
Pada tahun lalu jatah alokasi subsidi penumpang trans siginjay Dishub mengembalikan Rp1 Miliar pada kas daerah. Karena yang hanya bisa digunakan sekitar Rp900 juta untuk subsidi penumpang. "Ini karena sistem operasional tak memenuhi target (Penumpang) per hari. Mungkin alasannya karena padatnya angkutan lain di jalan dan sulitnya mencari BBM," akunya.
Dimana biaya kelebihan operasional (subsidi) bisa diklaim apabila melebihi 6 trip perhari. Namun rata-rata memenuhi 4 trip.
Ditanya terkait masih belum maksimalnya pelayanan trans siginjay, Ismed mengakui terkendala keterbatasan armada sehingga tidak bisa setiap saat bisa menyambung untuk mengangkut penumpang. "Kendaraan kami baru 10 dan terbagi ke tiga koridor (rute). Seperti 4 rute Bandara-Sengeti, 4 armada ke perkantoran (Inspektorat Provinsi) - Pijoan, dan 2 unit koridor Bandara - Candi Muaro Jambi," akunya.
Namun ia menyebutkan tetap mengedukasi masyarakat untuk naik angkutan massal ini karena sudah disubsidi Pemprov Jambi.
"Dengan interval yang terlalu jauh, mungkin membuat masyarakat tak sabar menunggu pemberangkatan, itulah kendalanya," sebut Ismed.
Ditanya kemungkinan pengelolaan diberikan ke swasta, Ismed mengakui belum ada ancang-ancangnya. (aan)
