Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sudah menegaskan bahwa negaranya tidak akan bernegosiasi dengan Rusia lagi pascareferendum. Jawaban dari referendum tersebut adalah tambahan senjata untuk mengambil kembali area yang direbut Kremlin.
Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan kepada Zelensky bahwa Jerman tidak akan pernah menerima hasil referendum palsu tersebut.
Scholz juga mengatakan bahwa dukungan keuangan, politik, dan kemanusiaan Jerman untuk Ukraina tidak akan goyah serta terus mendukung Kiev dalam mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorialnya. Itu termasuk pengiriman senjata tambahan.
Namun, janji itu tidak semudah membalik telapak tangan. Sebab, saat ini negara-negara Barat mulai kekurangan persenjataan karena terus-menerus disumbangkan ke Ukraina.
Di masa damai sebelum invasi Rusia, senjata diproduksi dalam jumlah terbatas. Mereka tidak menyangka bakal membutuhkan dalam jumlah besar di waktu yang singkat gara-gara perang di Ukraina.
Selasa (27/9) Sekjen NATO Jens Stoltenberg menggelar pertemuan khusus dengan direktur perusahaan-perusahaan senjata negara anggota. Mereka mendiskusikan cara untuk mengisi kembali stok senjata negara anggota NATO.
Terpisah, Kepala Urusan Luar Negeri Uni Eropa (UE) Josep Borrell memaparkan rancangan sanksi baru yang dijatuhkan kepada Rusia pascareferendum.
Menurut dia, ada lebih dari 1.300 orang atau entitas yang akan terkena sanksi baru. Itu termasuk oligarki, pejabat militer senior, dan orang lain yang bertanggung jawab karena merusak integritas teritorial Ukraina.
”Sanksi ini sebagai tanggapan atas provokasi Rusia lewat mobilisasi pasukan dan referendum palsu di Ukraina,” ujarnya seperti dikutip Al Jazeera. (jpc/fajar)
Sumber: fajar.co.id
