Politikus Partai Demokrat, Taufiqurrahman.
Politikus Partai Demokrat, Taufiqurrahman. (Twitter)

JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA- Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengkaji pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada produk bahan pokok yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.

Peraturan itu tertuang dalam draft RUU Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Sedangkan pasal 4A menyebut, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak dihapus dalam RUU KUP sebagai barang akan dikenakan PPN.

Menanggapi itu, Pengurus DPP Partai Demokrat Taufiqurrahman menilai, kebijakan tersebut akan menyengsarakan rakyat kecil.

“Rencana penerapan kebijakan pengenaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) terhadap sembako oleh pemerintah hanya akan semakin menyengsarakan rakyat,” kata Taufik lewat keterangan tertulisnya, dikutip Rabu (9/6).

Dia menilai, pajak untuk kebutuhan pokok, secara otomatis akan menyebabkan kenaikan harga bahan pokok sendiri. Hal ini yang menambah beban hidup rakyat.

“Kebijakan PPN sembako otomatis menyebabkan harga sembako mengalami kenaikan, krn sesuai aturan perpajakan bahwa pihak yg menanggung beban pajak PPN adl konsumen akhir ato pembeli, shg rakyat kena tambahan pengeluaran yg hrs dibayarkan demi mengakomodasi kebijakan PPN sembako tersebut,” katanya.

Taufik mengimbuhkan, ditengah kondisi perekonomian yang sangat memprihatinkan saat ini akibat pandemi, pemerintah malah menambah beban rakyat dengan PPN sembako.

“Kebijakan PPN sembako hanya akan mencekik rakyat, kekhawatiran yang timbul kemudian adalah masyarakat tidak mampu membeli sembako dan bisa jadi akan ada gelombang besar penolakan terhadap rencana penerapan kebijakan ini,” ujarnya.

“Di satu sisi masyarakat mengalami penurunan pendapatan akibat pandemi, tapi kebijakan pemerintah justru dapat menyebabkan sembako semakin mahal. Tentu ini akan sangat menyusahkan rakyat,” sambungnya.

Taufik juga menyinggung wacana kanalpot kendaraan yang mau dikenai cukai. Dia menilai, pemerintah saat ini seolah sedang mengalami kepanikan hingga harus memeras rakyat kecil.

“Knalpot kendaraan mau dipajakin juga? udah panik kalian gak tau lagi gimana cara naikin pendapatan negara, ujungnya rakyat lagi yang diperas, kenapa gak sekalian hembusan nafas dipajakin?,” sindirnya. (dal/fin)


Sumber: www.fin.co.id

Komentar

Rekomendasi




add images


Warning: Unterminated comment starting line 75 in /home/jambiupddd2020/public_html/ber-app/_frontend/views/v_footer.php on line 75