JAMBIUPDATE.CO, SAROLANGUN - Karang taruna Kabupaten Sarolangun, menyebut, kebijakan Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari tidak pro rakyat. Pasalnya, ditengah pandemi Covid19 saat ini, banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan, baik dari pemerintah maupun para dermawan. Namun, kebijakan para wakil rakyat menggunakan dana APBD sepertinya tidak pro pada masyarakat banyak, malah memilih menganggarkan pembelian alat fitnes untuk di rumah dinas Ketua DPRD Sarolangun.
Yunipan Pirnando, Ketua Karang Taruna Sarolangun, mengatakan kepada media ini, bahwa masih banyak kebijakan para wakil rakyat yang tidak pro kepada masyarakat banyak, salah satu contoh, melalui dana APBD Perubahan 2020 ini, ketua DPRD Sarolangun lebih memilih untuk membeli alat fitnes dari pada kepentingan rakyat banyak.
"Kami juga mempertanyakan serapan anggaran APBD Perubahan tahun 2020 ini, yang mana kami menduga terindikasi hanya menguntungkan diri sendiri, dan masih banyak dana lain, yang kami nilai tidak terlalu urgen namun dipaksakan melaksanakan kegiatan fisiknya,"katanya.
Sementara itu menurutnya, di masa pandemi covid19 ini, masih banyak masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan. Namun, kebijakan pimpinan DPRD Sarolangun sangat berlawanan arah dengan kepedulian selaku wakil rakyat.
"Di APBD Perubahan 2020 ini, kami melihat banyak anggaran yang tidak terlalu penting dianggarkan, seperti pembelian alat fitnes dan perbaikan pagar yang masih layak di tengah musibah pandemi covid19,"jelasnya.
Maka dari itu, pihaknya meminta, DPRD sebagai wakil rakyat bisa lebih mementingkan kebutuhan masyarakat banyak ketimbang kepentingan pribadi atau kelompok. Bahkan, saat ini, menurutnya alokasi anggaran banyak Ke Sekretariat DPRD.
"Seharusnya DPRD selaku bidang pengawasan, aspirasi masyarakat bisa tersalurkan. Namun yang terjadi saat ini, para oknum anggota dewan melahap angaran,tentu saja hal ini membuat kegelisaan pemuda, khususnya bagi Karang Taruna Sarolangun selaku organisasi kepemudaan,"pungkasnya.(hnd)
