Sementara itu, Komisi II DPR RI menyetujui usulan anggaran Bawaslu dalam penguatan organisasi kelembagaan Bawaslu dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menghadapi pemilihan kepala daerah tahun depan. Menurut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro hal ini bisa memicu demokrasi Indonesia lebih maju.
Dia menambahkan, rencana kerja pemerintah (RKP) 2020 yang mengusung tema Peningkatan SDM untuk Pertumbuhan Berkualitas, terdapat prioritas nasional terkait stabilitas pertahanan dan kemanan yang salah satunya adalah penguatan sistem peradilan dan upaya anti korupsi.
Gunawan menegaskan, Bawaslu bersama Kementrian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sudah melaksanakan Trilateral Meeting II. Tujuannya, untuk menelaah dan melakukan penajaman nomenlaktur, target, lokasi dan anggaran proyek prioritas Bawaslu.
Di mana, proyek prioritas tersebut meliputi penguatan regulasi, penguatan peradilan perdata, penguatan peradilan pidana dengan pendekatan restoratif, penguatan upaya anti korupsi, dan penataan biaya politik. “Dari hasil pertemuan itu, Bappenas sangat mengharapkan Bawaslu masuk dalam penataan biaya politik,” ungkapnya.
