JAMBIUPDATE.CO, JAMBI - Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI dalam rangka Memperingati HUT RI ke 73, diwarnai dengan aksi demonstrasi.
Kamis (16/8), Puluhan massa yang menamakan dirinya Front Pembela Kebenaran dan Keadilan (FPK), menggeruduk kantor DPRD Provinsi Jambi saat Paripurna Istimewa tersebut berlangsung.
Dalam orasinya, kordinator aksi menyatakan bahwa mereka melakukan penolakan sehubungan penunjukan Mujahidin Maarif sebagai Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang Provinsi Jambi yang akan dilantik dalam waktu dekat.
Para pendemo menilai bahwa Mujahidin Maarif merupakan dalang dari perampasan tanah seluas kurang lebih 1500 hektar yang tidak kunjung diberikan oleh pihak BTN ke masyarakat, meski sudah melunasi pembayaran.
"Kami menuntut agar Mujahidin tidak dilantik sebagai kepala BPN Jambi. Dialah dalang masalah yang ada di Jambi," kata salah satu pendemo.
Menanggapi hal tersebut, Kusnindar, Anggota DPRD Provinsi Jambi yang menerima aksi tersebut menyampaikan akan menindaklanjuti tuntutan warga tersebut.
"Meski bukan kewenangan provinsi karena BPN merekam institusi vertikal. Tapi kita akan mencoba melakukan pertemuan dengan pihak terkait," katanya. (wan)
