JAMBIUPDATE.CO, JAMBI- Politik uang dan politisasi sentimen suku, agama, ras dan keyakinan sebenarnya bukanlah fenomena baru dalam Pilkada di tanah air. Khusus praktek memberi uang atau barang untuk mempengaruhi pilihan masyarakat ini selalu terjadi dan menjadi salah satu titik lemah.
Pernyataan ini disampaikan Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi Sutan Adil Hendra (SAH) di kantor DPP Partai Gerindra di Kawasan Ragunan Jakarta, Selasa (2/1).
"Saya yakin semua pihak yang ingin daerahnya maju apakah itu partai politik, calon hingga masyarakat menolak praktek politik uang dalam pemilihan kepala daerah, termasuk politisasi sentimen keyakinan dan suku, ujarnya.
Padahal praktek mempengaruhi pilihan masyarakat dengan politik uang bukan hanya menciderai demokrasi tetapi membuat praktek pemerintahan bersih dan berwibawa sulit untuk tercapai. Sedangkan eksploitasi isu agama dan suku akan membuat masyarakat terpecah belah, saling bermusuhan hanya kebetulan berbeda pilihan,
Karena itu SAH yang merupakan ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi ini dengan tegas menginstruksikan kepada segenap kader, pengurus, simpatisan hingga calon yang diusung untuk menghindari politik uang dan politisasi isu SARA dalam pilkada 2018 ini.
Menurutnya sudah menjadi manifesto politik partai besutan H. Prabowo Subianto tersebut dari awal berdiri di 2008 lalu sampai kapanpun.
"Gerindra ingin menegakkan demokrasi dengan nilai - nilai kejujuran, kebersamaan dan kekuatan rakyat, bukan memenangkan suatu pertarungan politik dengan cara yang tidal baik dan kurang bermartabat, ungkap Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Maka dengan nilai kejujuran ini, SAH yakin partai Gerindra akan makin dicintai rakyat, menjadi kekuatan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Gerindra tidak ingin itu terjadi. kita yakin Gerindra akan diterima dan dicintai rakyat, pungkasnya. (aiz)
