JAMBIUPDATE.CO, JAMBI- Pimpinan Komisi X DPR RI, Sutan Adil Hendra (SAH) mengingatkan komersialisasi pendidikan di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Indikasinya sekolah semakin mahal dan hanya menyentuh orang mampu.
"Jangan atas nama mutu justru menciptakan komersialisasi pendidikan, akibatnya pendidikan menjadi mahal dan tidak bisa diakses orang miskin," ujarnya di Jakarta, Rabu (27/12) kemarin.
Komersialisasi pendidikan sudah tidak terkendali, banyak sekolah dasar terutama di Ibukota SPP persemester berkisar Rp. 40 sampai Rp. 60 juta rupiah. Dimana keadilan bagi mereka yang tak berpunya jika ingin mengenyam mutu yang sama dengan mereka yang kaya atau berpunya, katanya.
Pernyataan politisi yang dikenal dekat dengan rakyat ini bukanlah suatu perasaan tidak suka akan mutu atau kualitas yang ditawarkan sekolah. Tetapi harus ada rasa keadilan bagi mereka yang tidak punya, karena dirinya tidak ingin dunia pendidikan hanya menyentuh golongan mampu.
Karena hak untuk memperoleh pendidikan bermutu adalah hak semua anak bangsa, terlepas mereka kaya atau miskin, sehingga negara harus menjaga kesempatan ini agar ada keadilan bagi setiap warga negara, tegasnya.
Berangkat dari situasi itu, anggota DPR yang dikenal konsen isu pendidikan ini mengatakan sudah seyogyanya pemerintah mengeluarkan aturan terkait biaya pendidikan yang sudah tak wajar ini. Dalam aturan ini dirinya berkeinginan ada saling subsidi biaya pendidikan antara anak yang mampu dan yang tidak mampu. Misalnya tiga orang anak yang mampu, harus membayar satu orang uang sekolah siswa yang tidak mampu.
"Kondisi mahalnya biaya pendidikan secara tidak wajar ini sudah menjadi darurat pendidikan di tanah air, untuk itu harus ada peraturan yang mengatur hal ini, jangan yang kaya bisa sekolah dengan baik, dan yang miskin semakin tertinggal, ini harus segera kita carikan jalan keluarnya, misal dengan kewajiban subsidi silang biaya pendidikan, pungkasnya. (aiz)
