JAMBIUPDATE.CO, JAMBI - Pimpinan Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra (SAH) meminta pemerintah memberi ruang peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam APBN 2018.
Permintaan ini ia sampaikan dalam menyikapi postur anggaran pendidikan 2018 di Jakarta (12/9) kemarin. Menurutnya anggaran PAUD dalam 2018 hanya masuk sub prioritas kegiatan di pendidikan dasar, sehingga tidak ada ruang untuk melakukan program yang mengarah pada mutu dari PAUD itu sendiri baik secara kelembagaan, sarana prasarana hingga guru yang mengajar.
"Di tahun 2018 saya belum melihat ruang yang besar untuk meningkatkan mutu PAUD, sehingga ada dukungan program rutin yang juga memiliki keterbatasan. "
Salah satu hal yang menjadi kritik dari komisi X DPR tentang Pagu Anggaran 2018 tersebut adalah belum berubahnya peran pemerintah sebagai fasilitator pendorong, sedangkan keberadaan PAUD sendiri masih mengandalkan keswadayaan masyarakat.
"Konsep keswadayaan masyarakat dalam PAUD harus kita kurangi proporsinya, minimal ada PAUD percontohan yang didirikan pemerintah, sehingga ada standar mutu dan acuan dari pemerintah dalam bentuk PAUD negeri. "
Sehingga dalam hal ini harus ada semacam pusat mutu, pusat informasi dan rujukan pembangunan PAUD di Indonesia semacam Improvement Center (PIC), ujar pejuang pendidikan Provinsi Jambi tersebut.
"Jika ada pusat informasi atau pusat mutu yang menjadi rujukan PAUD maka optimalisasi semua potensi masyarakat bisa dilakukan, diantaranya dengan peran organisasi profesi seperti Himpaudi dan IGTKI, tandasnya. (*/wan)
