JAMBIUPDATE.CO, JAMBI - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HKTI Provinsi Jambi Sutan Adil Hendra (SAH) menyayangkan sikap pemerintah yang tidak memiliki rencana jangka panjang dalam mengatasi kelangkaan garam.
Berbicara di sela - sela waktu resesnya (8/8) di Jambi kemarin, SAH mengaku tidak habis fikir Indonesia yang memiliki laut begitu luas tapi masih harus membeli garam.
"Salahnya dimana? laut kita begitu luas, tapi garam harus beli dari luar," ujar SAH.
Menurut anggota Fraksi Partai Gerindra ini pemerintah memiliki strategi jangka panjang untuk mengatasi kelangkaan garam di tanah air.
"Sumber daya laut kita jika di optimalkan akan mampu memenuhi kebutuhan garam dunia, tapi sayang kita tidak pernah mau fokus mengembangkan potensi tersebut," tambahnya.
Padahal jika kita mau bersusah payah sedikit saja, memproduksi garam lokal itu pasti untung, karena permintaan dalam negeri saja sudah sangat besar, potensi bahan baku ada, pasar besar tapi tidak mau usaha, patut untuk kita pertanyakan, ada apa di balik ini, ungkap tokoh yang lama menjadi pengusaha tersebut.
Akibatnya jangankan jadi pengekspor garam, malahan kini Indonesia harus jadi pengimport garam terbesar di dunia.
Dalam hal ini SAH menduga salah satu penyebab terjadinya kelangkaan garam adalah kurangnya pengusaha yang bermain di sektor ini.
Maka dari itu ia meminta pemerintah dan para pengusaha mau berinvestasi untuk menanamkan modalnya membuat usaha tambak garam di garis - garis pantai Indonesia.
"Pemerintah dalam jangka panjang harus mendorong pengusaha mau bermitra dengan masyarakat membuka tambak garam di daerah pesisir, bisa dengan sistem plasma garam ataupun kredit usaha pesisir untuk petambak garam," pungkasnya.
Jangan justru kelangkaan ini dijadikan kesempatan untuk membuka kran import garam dari luar negeri, jika ini yang dilakukan sudah hampir di pastikan industri garam kita dikendalikan oleh mafia import.
Mereka para importir untung tapi daya tahan ekonomi pangan kita hancur, semua harus beli dari luar, tidak ada kemandirian pangan, tegas orang kepercayaan H. Prabowo Subianto tersebut. (*/wan)
