JAMBIUPDATE.CO, JAMBI - Dalam kurun waktu 25 tahun, Pulau Sumatera Kehilangan hutannya lebih dari 9 juta Ha. Tahun 1990, tutupan hutan pulau Sumatera masih lebih dari 20 juta ha. Namun pada 2015 tinggal 11 juta ha atau sekitar 44 persen. Jika kondisi ini masih berlanjut dan tidak ada upaya nyata maka 25 tahun ke depan tidak akan ada lagi hutan di Sumatera.
"Dari analisis Citra Satelit Lansat TM8 yang dilakukan WARSI, pada 2015 lahan kritis atau areal terbuka meningkat jadi 556 persen, Peningkatan perkebunan sebanyak 141 persen Peningkatan Hutan Tanaman industri 381 persen," kata Nur Kholis Ketua Dewan Pengawas Komunitas Konservasi Indonesia WARSI di Jambi, Jumat (21/7).
Menurut Nur Kholis kehilangan hutan dalam jumlah yang signifikan ini telah membawa dampak pada masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan. "Kehidupan mereka menjadi terserta akses dan keterlibatan masyarakat mengelola hutan "sebutnya.
Dampak lainnya yang muncul adalah kerusakan ekologi dan hilangnya plasma nutfah dan cadangan biodiversity penting, kondisi ini memicu bencana ekologis dan perubahan iklim. WARSI mencatat dalam kurun 2010-2016 tercatat korban meninggal akibat banjir dan longsor 46 orang dan korban meninggal akibat bencana penambangan illegal tercatat 55 orang dalam kurun 2012-2016.
"Juga menyebabkan berkurangnya sumber pangan dan ketersediaan air bersih, dampak ini paling dirasakan oleh kelompok masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan dengan kondisi ekonomi yang juga masih rendah," lanjutnya.
Dampak lainnya adalah konflik lahan yang tidak kunjung terurai, WARSI mencatat sejak beberapa tahun ini, konflik lahan terus saja terjadi. Untuk di Jambi saja pada tahun 2013 ada 23 kasus, 2014 ada 16 kasus, 2015 ada 25 dan 2016 ada 8 kasus.
"Konflik-konflik lahan ini melibatkan perusahaan besar HTI dan perkebunan sawit, di antaranya, Sinar Mas Group melalui perusahaan WKs, BKs, KDA, Harum Group melalui MAP, CHS, SHM, Barito Group melalui LAU dan Astra Group melalui SAL" pungkasnya. (*/wan)
