JAMBIUPDATE.CO, JAMBI- Rancangan dalam RAPBNP 2017 cukup menarik untuk ditelisik. Sebab, jelang tahun politik 2018 seringkali ada fenomena klasik terkait racikan yang sarat muatan populis, seperti pembengkakan anggaran bantuan sosial maupun subsidi.
Menyingkapi ini, Wasekjen DPP PAN Dipo Ilham Djalil mengatakan, jika RAPBN-P 2017 patut mendaptkan pengawasan dan perhatian. Karena ditengah seretnya penerimaan negara, pemerintah justru menarget pertumbuhan ekonomi terlampau tinggi.
Apa saja pos-pos anggaran yang patut dicermati dan mengalami perbedaan. Bagaimana juga kaitan dengan target pertumbuhan ekonomi tahun depan. Maka penting racikan RAPBN-P mendapatkan perhatian, ujarnya.
Politisi yang dikenal akrab dengan masyarakat ini menyebutkan langhkah ini dilakukan untuk menghidari pos yang terkesan mempolitisasi anggaran. Semisal subsidi energi dicabut, malah di pos anggaran melonjak, termasuk juga bansos, katanya.
Dipo menjelaskan, ketika pemerintah memperlebar deficit,maka akan muncul konsekuensi menjadi tak efektif. Bahkan bisa terkesan gegabah meski memakai tameng besaran defisit negara lain sekalipun.
Batasan 3 persen setidaknya menjadi acuan penting yang sebaiknya sulit untuk dikompromi. Merubah target pertumbuhan ekonomi tinggi terindikasi terkesan kurang berhati-hati, katanya.
Menurutnya, pemerintahsebaiknya belajar dari peristiwa sebelumnya agar kembali mengarah pada anggaran yang lebih realistis dan kredibel. Penerimaan pos pajak juga harus digenjot, termasuk raihan cukai yang dulu sempat digelorakan pencapaiannya.
Target pertumbuhan ekonomi kian berat mengingat laju konsumsi sekarang ini turun dari 57,7 persen menjadi 56,94 persenpada triwulan I 2017 ini. Daya beli terhantam membebani beban rakyat akibat pencabutan subsidi, pungkasnya. (aiz)
