JAMBIUPDATE.CO, JAMBI - Kisruh Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) akibat tidak di akomidirnya warga sekitar sekolah di beberapa sekolah di Kota Jambi telah menyita perhatian nasional.
Seperti dari pimpinan Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra (SAH) meminta pemerintah provinsi segera mencari solusi atas protes warga di zona sekitar sekolah tersebut.
" Kasus SMU 2 di gembok warga, adanya demo warga di sekitar 6 dan terakhir pemblokiran jalan ke SMA 4 merupakan pertanda belum adanya solusi yang dilakukan pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan dan sekolah. "
Menurutnya masalah ini tidak perlu terjadi jika dinas pendidikan dan sekolah berani menjalankan Surat Edaran (SE) dari Menteri Pendidikan Muhadjir Efendy tentang adanya alokasi bagi warga sekitar sekolah tentang PPDB.
" Masalah ini terjadi karena sekolah tidak mematuhi surat edaran dari menteri pendidikan tentang kewajiban menerima siswa atau murid di sekitar sekolah. "
Sehingga ada kesan sekolah mendiamkan tuntutan warga tersebut, yang pada akhirnya munculah tindakan pemblokiran dan unjuk rasa dari warga yang tidak bisa bersekolah.
Semestinya menurut SAH pemerintah berani mereposisi kuota penerimaan PPDB tiap sekolah dan memberi alokasi bangku untuk warga sekitar sekolah.
Masalah bagi mereka yang sudah terlanjur diterima bisa dikenakan sistem zona, yang paling jauh domisilinya dari sekolah akan di tempatkan ke sekolah yang dekat dengan tempat tinggalnya.
Sehingga sisa bangku dari ini bisa digunakan untuk warga sekitar, beber SAH.
Terkait masalah ini anggota fraksi partai Gerindra DPR tersebut mengatakan pihaknya akan melaksanakan kunjungan kerja pengawasan untuk memastikan hak warga sekitar sekolah terakomidir oleh sekolah.
" Kita akan lakukan pengawasan terhadap hal ini, agar hak warga sekitar sekolah lebih terperhatikan, tandasnya."(*/wan)
