JAMBIUPDATE.CO, JAMBI - Rasionalisasi anggaran yang dilakukan pemerintah dalam APBN Perubahan 2017 menimbulkan pertanyaan dari sejumlah kalangan baik itu DPR, pengamat maupun para pihak yang berkepentingan (stake holders) di berbagai sektor kebijakan.
Salah satu rencana pemotongan anggaran yang banyak dipertanyakan DPR adalah di Kementerian Pariwisata. Dalam rapat dengan Komisi X DPR RI (10/7) kemarin diketahui lembaga pimpinan Arief Yahya tersebut mengalami penggurangan anggaran 272 milyar lebih dalam APBN - P 2017 nanti.
Menanggapi hal ini pimpinan komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra (SAH) mengaku cukup menyesalkan kebijakan pemerintah tersebut.
" Kita di DPR cukup menyesalkan pemotongan anggaran di Kemenpar, karena bidang pariwisata merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam menggenjot pemasukan negara. "
Sehingga SAH yang kemarin bertindak sebagai pimpinan rapat mengatakan jika bidang pariwisata saja mengalami pengurangan anggaran, artinya pemerintah benar - benar kehilangan prioritas yang ingin di capai dalam pemerintahannya.
" Anehnya pengurangan anggaran terjadi ketika pemerintah merevisi target pertumbuhan ekonomi dari 5.1 persen dari asumsi semula menjadi 5.5 dalam APBN perubahan. "
Pertanyaan kita dari sektor apa pertumbuhan itu ingin diraih, jika pariwisata yang kontribusinya besar bagi pertumbuhan justru mengalami pemotongan anggaran, ungkap SAH.
Padahal besaran anggaran ini dapat menjadi stimulus bagi mengeliatnya sektor pariwisata.
" Jika ada pemotongan di tingkat pusat, otomatis Gubernur dan Bupati juga akan mengurangi dana pariwisata di daerah mereka, karena selama ini pariwisata sangat erat dengan sistem sharing anggaran antara pusat dan daerah, tidak mungkin daerah berjalan sendiri, jika pusat tidak jelas kebijakannnya. "
Sedangkan investasi swasta yang diharapkan untuk menunjang wisata nasional juga tetap membutuhkan jaminan anggaran dari pemerintah.
" Swasta untuk turut membangun juga membutuhkan usaha dari pemerintah melalui program, jangan harap mereka membangun lapangan golf di salah satu pulau, tanpa ada program dukungan dari pemerintah, minimal promosi dan kesiapan SDM lokal. "
Masalah ini menurut pentolan Komisi X itu seharusnya bisa lebih dipahami pemerintah ketika menyusun anggaran di bidang pariwisata, tandasnya.(*/wan)
