JAMBIUPDATE.CO, JAMBI-Media Sosial (Medsos) sepertinya menjadi salah satu pilihan untuk para kandidat yang berlaga di tiga Pilkada di Jambi untuk berkampanye.
Selain berbiaya murah, kampanye di Medsos juga dianggap sangat efektif untuk menyasar para pemilih pemula sebagai pengguna internet paling banyak.
Pengamat Politik Jambi Muhammad Farisi menilai seyognya pasangan calon (Paslon) harus memanfaatkan semua media kampaye yang ada. Akan tatapi dengan catatan tetap berada pada garis dan aturan sesuai PKPU yang ada.
Paslon seharunya bisa memanfaatkan semua segmen kampaye, karena itu adalah hak paslon di Pilkada. Tapi paslon juga harus memperhatikan aturan yang ada, ujarnya.
Apalagi, mekanisme kampanye telah diatur baik itu cara dan modelnya yang dimulai dari pertemuan tatap muka, rapat umum, rapat terbatas hingga kepada media sosial. Menurtnya, semua segmen kampaye itu bermanfaat dan efektif tergantung cara pengelolaan dari masing-masing paslon.
Kalau menurut saya keduanya efektif tergantung segmennya dari masing-masing paslon untuk memanfaatkannya, ungkapnya.
Untuk segmen dewasa hingga orang tua, pertemuan tatap muka dengan cara turun langsung atau blusukan justru lebih efektif. Karana kelangan ini belum bisa menerima informasi sepenuhnya dari pekembangan teknologi.
Kalau kalangan dewasa hingga orang tua yang kurang mengerti teknologi infirmasi justru lebih efektif dengan turun lansung atai blusukan, katanya.
Akan tetapi berbeda dengan segment pemilih pemula atau kalangan pelajar dan mahasiswa. Kondisi hari ini hampir sebagian besar kalangan tersebut menggunakan teknologi untuk memperoleh informasi dari dunia luar.
Kalau segmennya anak muda atau pemilih pemula, sosialisasi di Medsos lebih efektif. Paslon bisa saja menggunakan instagram, facebook dan sebagainya, ugkapnya.
Apalagi, jika paslon bisa mengkolaborasikan kedua media kampaye itu justru lebih diutungkan. Artinya tergantung segmen dan prilaku pemilih setempat. Tinggal bagaimana paslon jeli membaca celah ini, ungkapnya lagi.
Hanya saja, paslon tetap harus menjaga agar proses kampanye bisa tetap berjalan sesuai aturan. Misalnya dengan tetap mengedepankan politik santun tampa ada black campaign.
Tapi harus ada tetap berada pada batasan dengan menjaga isu. Saya yakin di kabupaten kita mengedepankan politik santun dan membedakan adalah membedakan negatif campaign dan black campaign. Terkecuali kalau DKI lebih terbuka, ungkapnya. (aiz)
