JAMBIUPDATE.COM, MUARASABAK - Kadishub Tanjabtim, Hadi Ferdius meradang, setelah adanya pernyataan dari Ketua Bappeda Provinsi Jambi, Fauzi Anshori yang dimuat berbagai media beberapa waktu lalu, yang menyebutkan bahwa keberadaan Jembatan Muara Sabak telah merugikan perekonomian Provinsi Jambi. Menurutnya, pernyataan itu tidak profesional, karena tidak melihat masalah secara komprehensif sehingga tidak proporsional.
"Pernyataan itu tidak komprehensif sehingga tidak proporsional oleh sebab itu patut diluruskan," tegasnya.
Dia mengungkapkan, keberadaan jembatan Muara Sabak yang diresmikan tahun 2012 lalu merupakan produk kebijakan bersama antara Kabupaten Tanjabtim dan Provinsi Jambi, yang yang tidak terlepas dari keberadaan Pelabuhan Samudera.
"Kebijakan bersama karena dari Rp 204 miliar dana pembangunannya, Rp 30 miliar diantaranya berasal dari APBD Provinsi," jelasnya.
Lahirnya kebijakan untuk membangun Jembatan Muara Sabak dengan ketinggian 12,5 meter disebabkan telah dibangunnya Pelabuhan Samudera disebelah hilirnya sebagai pengganti Pelabuhan Talang Duku yang dinilai sudah tidak efektif dan efisien.
"Ketidakefektif dan efisien itu ditunjukkan oleh data di lapangan bahwa jarak ambang luar ke Pelabuhan Talang Duku 180 mil dengan waktu tempuh antara 13-48 jam. Lama dan berfluktuasinya waktu tempuh akibat pendangkalan sehingga kelancaran pelayaran sangat tergantung dengan arus pasang-surut," paparnya.
Adapun jarak ambang luar ke Pelabuhan Samudera cuma 18 mil dengan waktu tempuh 1,5 jam dan dilanjutkan lewat jalan darat ke Jambi lebih kurang 70 kilometer atau 2 jam perjalanan.
"Atas fenomena ini maka langkah awal untuk membangun pelabuhan di Muara Sabak sendiri sesungguhnya sudah dimulai di era mantan Gubernur Jambi Abdurrahman Sayoeti," jelasnya.
(yos)
