Oleh: Ronny P. Sasmita
--------------------------
Menjelang berakhirnya bulan Maret, secara tiba-tiba BBM domestik kembali mengalami kenaikan, masing-masing Rp. 500 untuk varian premium dan solar. Tak banyak sosialisasi sebelumnya, kebijakan sepihak ini datang begitu saja. Reaksi publik pun beragam, bahkan diperkirakan tak sedikit yang merasa kecewa berat dengan kenaikan harga secara tiba-tiba ini.
Konon dalih pemerintah sederhana dan enteng saja, harga minyak dunia memang masih dalam ayunan harga yang itu-itu saja, $45-$51 per barel untuk varian west Texas Intermediate (harga patokan untuk NYMEX Amerika) dan $55-$60 per barel untuk varian Crude Brent (harga patokan Bursa ICE London), namun ayunan rupiah terhadap dolar lah yang menjadi kambing hitam kali ini, bukan kelalaian moneter yang sejatinya patut dipertanyakan.
Harga patokan Crude Brent $60 per barel adalah level harga yang digunakan pemerintah saat menurunkan harga minyak pada awal tahun ini. Kondisi harga itu sampai sekarang masih relatif sama, namun depersiasi rupiah yang bergerak keluar dari ayunan Rp. 12000- Rp. 12.500 menuju arena negatif baru Rp. 12.800- Rp. 13.200 menjadi biag utama mengapa pemerintah menaikan kembali harga BBM domestik sampai beberapa kali, termasuk kenaikan teranyar beberapa hari lalu.
Impor BBM yang sudah mencapai setengah dari total konsumsi nasional, yakni sekitar 800.000 barel perhari, membuat fluktuasi mata uang Rupiah ikut menjadi faktor determinan dalam penentuan harga BBM domestik. Khusus untuk BBM impor, dua faktor utama yang menentukan harga jual dalam negeri adalah harga minyak dunia itu sendiri dan kurs rupiah terhadap dolar.
Kondisinya hari ini, meskipun harga minyak dunia bergerak dalam price habbit yang sama, tapi rupiah yang secara mengejutkan melewati ambang batas tahun 2008 lalu telah merubah kalkulasi penentuan harga BBM impor dan akhirnya berimbas pada harga jual di pasaran domestik.
Nah, jika persoalannya adalah kurs rupiah, maka urusannya akan jauh lebih makro ketimbang sekedar urusan BBM semata. Naiknya harga BBM dalam negeri sudah pasti disebabkan oleh kelalaian kebijakan moneter pemerintah yang tidak menjaga ayunan harga rupiah pada level yang moderat. Lalu dimanakah substansi reaksi pemerintah yang mengatakan kondisi aman-aman saja saat rupiah diterjang dolar sampai menembus angka Rp. 13000 lebih per dolar?
Jika harga BBM domestik akhirnya terkerek naik, itu artinya ucapan pemerintah yang cendrung meremehkan depresiasi rupiah adalah isapan jempol belaka alias tidak berdasarkan fakta lapangan yang ada, bahkan tak lebih dari retorika politisi kebingungan belaka. Dengan reaksi pemerintah yang santai saat rupiah dihajar habis-habisan oleh dolar, itu juga berarti bahwa pemerintah memang sengaja membiarkan BBM untuk naik hari ini. Jika pemerintah mengambil sikap untuk menjaga rupiah rally di area yang moderat, yakni Rp. 12000 Rp. 12500, maka imbas terhadap BBM tentu bisa diantisipasi.
Bahkan lucunya, pemerintah malah mengeluarkan paket akonomi yang justru bersifat ambil untung terhadap depresiasi rupiah. Artinya, pemerintah benar-benar tidak sedang berjuang untuk mengembalikan rupiah ke level moderat sesegera mungkin, tapi menggagas tujuan ekonomi lainya tanpa memikirkan imbasnya pada stabilitas ekonomi makro yang memang sudah tergolong ke dalam kondisi high cost economy.
Pemerintah bermimpi agar sektor ekspor bisa digenjot ketika depresiasi rupiah dibiarkan berlangsung, namun sektor produksi dalam negeri benar-benar terpukul karena biaya-biaya ekonomi domestik terus dibiarkan menanjak secara sengaja oleh pemerintah. BBM terus naik, tariff listrik juga sama, pajak jalan tol semakin menebal, tarif angkutan kian berlipat, dan harga-harga bahan mentah dan barang modal impor kian menjadi-jadi akibat rupiah terus tergencet. Bukankah ini adalah kondisi yang disajikan pemerintah untuk mencekik sektor produksi dalam negeri? Sehingga akhirnya sektor ekspor menjadi sektor yang agak susah dipaksakan naik akibat nafas mereka dikebiri dari dalam.
Selain itu, ekspor juga bergerak lamban akibat kian terpuruknya permintaan global. Bank Dunia, IMF, dan lembaga-lembaga kajian ekonomi global terus memangkas tingkat pertumbuhan ekonomi dunia. China yang sudah mulai menancapkan perannya di kancah ekonomi global juga tak terkecuali, China sudah tidak lagi dimanjakan dengan angka pertubuhan dua digit, bahkan untuk mencatatkan angka di atas 7% lebih saja nampaknya China membutuhkan usaha yang ekstra keras. Permintaan domestiknya kian merosot. Jepang juga dalam posisi ekonomi yang tak berbeda. Jepang masih butuh kerja ketra untuk mewujudkan Abenomic yang ideal, tapi celahnya masih kecil.
Selanjutnya, Eropapun nampaknya tak terlalu banyak membantu perbaikan ekonomi global, ancaman deflasi dan stagnasi sedang menghantui kawasan ini. Bahkan krisis utang Yunani masih menyisakan banyak kekhawatiran atas ancaman krisis moneter lanjutan di daratan Eropa jika default hutang Yunani benar-benar terjadi atau buntunya negosiasi hutang (bail out) antara Yunani dengan kreditor-kreditor Eropa.
Disisi lain, masih ada sedikit syukur karena India dan Amerika bisa tumbuh cukup menjanjikan sehingga prospek permintaan global masih bisa dijadikan acuan untuk sedikit bersikap optimis. Meski demikian, secara moneter sebenarnya kondisi global masih dihantui ketidakpastian. Kenaikan suku bunga The Fed Amerika, yang sampai pada meeting FOMC (Forum Open Market Committee) terakhir minggu lalu, masih dalam kondisi tarik ulur yang menyakitkan. Janet Yelen, orang nomor satu The Fed, masih harus menunggu perbaikan data ketenagakerjaan dan data upah Amerika sebelum benar-benar menaikan suku bunga acuan.
Momen kenaikan suku bunga inilah yang sedikit menakutkan banyak negara non Amerika, terutama negara-negara berkembang (emerging market). Pasalnya, jika Yelen akhirnya memutuskan untuk menaikan suku bunga setelah berakhirnya era Quantitative Easing di AS, maka diperkirakan dana segar yang parkir di negara-negara berkembang paska krisis supreme mortage 2008 akan berduyun-duyun kembali masuk ke Amerika dan meninggalkan banyak negara singgahan sebelumnya, termasuk Indonesia. Kondisi ini pada akhirnya akan membuat rupiah kolaps lagi karena akan terjadi konversi rupiah ke dalam dolar dalam jumlah yang sangat besar (aksi jual rupiah). Ancaman-ancaman ekonomi global inilah yang nampaknya gagal direspon secara arif oleh pemerintah. Pemerintah justru malah membiarkan rupiah meliuk melebihi daya tahan yang bisa ditanggung oleh ekonomi nasional. Bahkan pada waktu itu, pemerintah (baca: Jokowi) malah menganggapnya aman-aman saja.
Namun lucunya, kenaikan harga BBM domestic kali ini adalah bantahan terhadap kondisi yang aman-aman saja tersebut. Sejatinya kondisi tidaklah aman-aman saja, kalkulasi harga BBM ternyata berubah dan merubah harga jual di pasaran. Sementara itu, BBM adalah salah satu barang publik yang efek pergerakannya juga membawa harga-harga komoditas lainya naik, bahkan tak jarang melebihi kenaikan harga BBM itu sendiri. Akhirnya fakta membuktikan bahwa kondisi sudah tidak dalam area aman-aman saja, biaya ekonomi domestik akhirnya semakin mahal dan diperkirakan akan merepotkan kalangan menengah ke bawah dan pelaku usaha dalam negeri.
Sejujurnya saya cukup khawatir, kondisi hari ini adalah kondisi dimana depresiasi rupiah berlangsung sebelum the Fed menaikan suku bunga dan harga minyak tergolong sangat terjal. Bagaimana nanti jika The Fed menaikan suku bunga acuan Amerika disatu sisi dan minyak dunia kembali ke level harga $70-$80 per barel? Kenaikan suku bunga acuan Amerika tinggal menunggu waktu yang tepat dalam tahun ini, sementara ancaman pembalikan (rebound/ price reversal) harga minyak juga bukan sesuatu yang tak mungkin terjadi, walau agak sulit untuk menembus level $100 per barel lagi, karena kondisi over supply yang belum bisa diatasi oleh OPEC dan perusahaan-perusahaan berteknologi shale (serpih) dari kawasan Amerika. Bukankah ini kondisi yang sangat menyakitkan untuk ekonomi dalam negeri? Pemerintah tidak bisa melulu berlindung dibalik alasan ekternal atas depresiasi rupiah dan kenaikan harga BBM ini, sementara fundamental ekonomi domestik kian rapuh dan terus dibuat semakin rapuh dengan penebalan-penebalan biaya ekonomi dalam negeri.
Penulis adalah Pemerhati ekonomi Politik
