Ivan Wirata : Uang Rakyat Rp30 Miliar untuk Karhutla Harus Terasa Sampai ke Warga Terdampak

JAMBIUPDATE.CO, JAMBI - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, mendukung penuh pengalokasian bantuan Presiden senilai Rp30 miliar untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi.

Ivan menegaskan, anggaran tersebut harus segera diterjemahkan menjadi kegiatan yang terarah, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

BACA JUGA: Ketua Hafiz Fattah Tinjau Langsung Karhutla Muaro Jambi : Pencegahan 2027 Harus Lebih Kuat

"Anggaran ini harus segera diterjemahkan menjadi kegiatan yang terarah, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi masyarakat," ujar Ivan Wirata kepada Jambi Ekspres (9/10/2026)

Ia merinci, dari total Rp30 miliar, alokasi terbesar diberikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi sebesar Rp18.786.254.000 atau 62,62 persen.

BACA JUGA: Formasi Baru Kabinet Al Haris : Tandry Pimpin Bappeda, Ali Jadi Inspektur - Ariansyah Kadisbudpar

Anggaran BPBD itu digunakan untuk tiga kebutuhan utama, yakni operasional pemadaman dan posko sebesar Rp5.052.314.000, pengadaan peralatan penanganan karhutla sebesar Rp13.483.940.000, serta logistik penyelamatan dan evakuasi sebesar Rp250.000.000.

Peralatan yang akan diadakan meliputi kendaraan pemadam dan komando, motor trail, pompa, selang, nozzle, alat pelindung diri (APD), mesin kapal, drone thermal, tenda, dan velbed.

Selanjutnya, sebesar Rp6.569.907.000 atau 21,90 persen yang semula ditempatkan sementara pada pos Belanja Tidak Terduga (BTT) di BKAD, dialihkan kepada RSUD Raden Mattaher untuk mendukung pelayanan kesehatan, terutama ketersediaan obat-obatan dan bahan medis habis pakai (BMHP) bagi masyarakat terdampak kabut asap.

BACA JUGA: Bukan Cuma Beban Provinsi, Gubernur Al Haris Minta Bupati Proaktif Padamkan Karhutla, Ini Rincian Dana Bantuan Pusat

Dinas Kesehatan Provinsi Jambi mendapat alokasi Rp2.800.409.000 atau 9,33 persen untuk pengadaan obat, BMHP, serta dukungan pelayanan di lapangan. Sementara Dinas Kehutanan memperoleh Rp1.843.430.000 atau 6,14 persen untuk sarana pengendalian kebakaran dan kegiatan lapangan.

Anggaran Dinas Kehutanan tersebut meliputi pengadaan motor trail, rompi, embung, pompa, selang, sepatu boot, sumur bor, dukungan personel, konsumsi, sewa excavator, dan patroli pencegahan karhutla.

Ivan Wirata meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait mempercepat pelaksanaan kegiatan dan pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia menekankan pentingnya jadwal yang jelas, mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, pengiriman barang, distribusi ke lokasi, hingga penyelesaian administrasi.

"Target kita, seluruh kegiatan dan pertanggungjawaban anggaran diselesaikan paling lambat 20 Desember 2026. Jangan sampai pekerjaan menumpuk di akhir tahun dan berujung pada sisa anggaran atau SiLPA. Percepatan tetap harus menjaga mutu barang, ketepatan sasaran, dan tertib administrasi," tegasnya.

Menurut Ivan, target penanganan karhutla Jambi harus menuju zero karhutla, yakni tidak membiarkan titik api berkembang menjadi kebakaran besar, mempercepat respons terhadap setiap laporan, serta menurunkan jumlah hotspot dan luas lahan terbakar.

"Target penanganan kita adalah menuju zero karhutla. Kita juga harus melindungi masyarakat dari paparan asap, memperkuat pelayanan kesehatan, dan mencegah jatuhnya korban jiwa," kata Politisi Golkar ini.

Ivan menambahkan, keberhasilan penggunaan anggaran Rp30 miliar tersebut harus diukur dari hasil nyata di lapangan, seperti kecepatan waktu respons, jumlah hotspot yang ditangani, luas area yang berhasil dikendalikan, kesiapan personel dan peralatan, serta layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.

Dikatakannya, dengan kerja terpadu antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, TNI, Polri, petugas lapangan, dunia usaha, dan masyarakat, ia optimistis Jambi dapat menekan karhutla secara maksimal tanpa menyisakan kegiatan maupun anggaran yang tidak terselesaikan. (aan)